Instruksi MBG Presiden Prabowo: 1 Anak 1 Telur Utuh, Tidak Boleh Dadar atau Orak-Arik
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap detail penyajian menu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu yang disorot adalah penyajian telur, yang menurut Presiden harus disajikan utuh untuk mencegah penyelewengan dana program.
Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2025).
Mengapa Telur Harus Disajikan Utuh?
Menurut instruksi Presiden Prabowo, setiap anak penerima manfaat MBG harus mendapatkan satu butir telur utuh.
Telur hanya boleh disajikan dengan cara direbus atau diceplok, bukan diorak-arik atau didadar. A
turan ini dibuat agar jelas terlihat bahwa setiap anak benar-benar mendapatkan satu butir telur.
“Beliau (Presiden Prabowo) sangat tidak ingin telur itu diorek-orek atau didadar karena kalau didadar kan untuk tujuh orang bisa dengan lima telur. Kalau diceplok atau direbus utuh satu bulat itu sudah pasti kelihatan telurnya,” jelas Dadan Hindayana.
Apa Tujuan Presiden Prabowo?
Dadan menyebut bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan dana MBG benar-benar digunakan secara tepat. Dengan penyajian telur utuh, potensi pengurangan porsi anak bisa diminimalkan.
“Beliau sangat concern dan perhatian sedetail itu. Kami mendapat informasi bahwa sepulang dari New York beliau ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” kata Dadan.
Saat ini, Presiden Prabowo tengah menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York.
Setelah kembali ke Indonesia, ia berencana menemui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan penggunaan dana MBG.
Program MBG mengutamakan penggunaan makanan segar atau fresh food. Sementara itu, makanan olahan atau ultra processed food (UPF) hanya diberikan saat libur sekolah atau bulan Ramadan.
Dadan menjelaskan, sejak peluncuran pada 6 Januari 2025, program ini telah menyediakan sekitar 1 miliar porsi makanan bergizi.
Dari jumlah itu, terdapat 4.711 penerima manfaat yang mengalami insiden terkait keamanan pangan.
MBG adalah salah satu program prioritas hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo untuk memastikan anak Indonesia memperoleh gizi seimbang.
Target program ini mencakup 82,9 juta anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat. Hingga kini, sudah ada 22,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia yang dilayani oleh 7.644 SPPG.
BGN berencana memperkuat pengawasan distribusi gizi dengan membentuk kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten dan kantor regional di tiap provinsi. Langkah ini ditargetkan mulai efektif pada 2026.
Dadan menuturkan bahwa sejak awal tahun, BGN sudah melakukan pemantauan intensif terhadap kasus-kasus gizi. Ia menyebut data yang dimiliki BGN lebih detail dibandingkan informasi yang beredar di media.
“Deputi pemantauan pengawasan itu, laporan yang saya sajikan di tiga wilayah mengenai kasus itu sudah kami pantau sejak tanggal 6 Januari. Jadi itu data yang lengkap,” kata Dadan.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dan Kompas.com dengan judul "Agar Pengawasan Lebih Mudah, BGN Bakal Dirikan Kantor Layanan Dapur MBG".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
