Presiden Prabowo Akan Beli 42 Jet Tempur J-10 dari China? Begini Kata Kemhan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan bahwa rencana pembelian pesawat tempur J-10 Chengdu buatan China masih dalam tahap pengkajian.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang.

"Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI AU, kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik," kata Frega saat ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025) dikutip dari Antara.

Mengapa Proses Pengkajian Masih Berlangsung?

Menurut Frega, pengkajian dilakukan untuk memastikan bahwa pembelian J-10 benar-benar sesuai dengan kebutuhan pertahanan udara Indonesia.

Proses ini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan faktor strategis, operasional, hingga politik luar negeri.

Frega juga menegaskan bahwa sampai saat ini Kemenhan belum membahas nilai anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembelian pesawat tempur asal China tersebut.

Beberapa waktu lalu, beredar informasi di media sosial bahwa pemerintah Indonesia telah membeli pesawat jet tempur J-10 Chengdu.

Salah satunya melalui akun Instagram @isds.indonesia yang mengunggah klaim pada 2 September 2025. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membeli 42 unit J-10.

Unggahan itu mengutip media Prancis Intelligenceonline, yang menyebutkan bahwa kontrak pembelian sempat tertunda karena masalah pendanaan.

Kini, kontrak tersebut disebut akan dilanjutkan melalui skema pembayaran dari pihak Tiongkok.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Rabu (3/9/2025).

Apa Kata TNI AU Mengenai Rencana Ini?

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, tidak menampik adanya rencana pembelian pesawat tempur J-10C.

"Ada pandangan kesana. Jadi untuk penentuan alat utama sistem senjata (alutsista) juga tidak hanya, 'ya saya beli'," jelas Tonny saat ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur pada 27 Mei 2025 lalu.

Menurutnya, setiap rencana pembelian alutsista harus melewati tahapan pembahasan di Dewan Penentu Alutsista (Wantuwanda).

Forum ini bertugas menilai aspek teknis, kebutuhan operasional, kecocokan dengan strategi pertahanan nasional, serta hubungan diplomatik dengan negara produsen.

Tonny menekankan bahwa Indonesia adalah negara non blok atau non aligned, yang tidak terikat dengan salah satu kubu internasional. Hal ini memberikan keleluasaan dalam menjalin kerja sama, termasuk dalam pengadaan alutsista.

"Kita juga negara non aligned, tidak berpihak ke salah satu blok. Dari mana saja kita bersahabat baik," ujar Tonny.

Dengan prinsip ini, Indonesia memiliki peluang untuk membeli alutsista dari berbagai negara tanpa harus terikat secara politik maupun militer.

Keputusan akhir terkait pembelian pesawat tempur berada di tangan Kementerian Pertahanan. TNI AU menyerahkan sepenuhnya pilihan tersebut kepada pemerintah.

"Jadi apa yang menjadi alutsista yang diberikan kepada Angkatan Udara, kami sebetulnya menunggu dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan," jelas Tonny.

Pembahasan mengenai J-10C menjadi ramai karena reputasi pesawat tempur ini di kancah internasional.

J-10C sempat mencuri perhatian setelah pilot Pakistan dilaporkan berhasil menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga unit Rafale buatan Prancis.

Fakta ini menarik perhatian publik Indonesia karena Rafale juga menjadi salah satu pesawat tempur terbaru yang sudah dibeli TNI AU.

Pada 2024 lalu, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale sebagai bagian dari modernisasi pertahanan udara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.