Presiden Prabowo Setujui Guru dan Relawan Posyandu Masuk Penerima MBG di 2026
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa guru dan relawan posyandu resmi menjadi penerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepastian ini sejalan dengan peningkatan anggaran MBG pada 2026 yang melonjak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekretaris Badan Gizi Nasional, Sarwono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.
"Seiring dengan adanya peningkatan anggaran BGN pada 2026, meningkat tiga kali lipat dari 2025, maka usulan pemberian MBG bagi guru sekolah dan relawan posyandu mendapat jatah makan bergizi gratis telah disetujui Presiden Prabowo Subianto," ujarnya di Biak, Papua, Kamis (11/9/2025) dikutip dari Antara.
Sarwono menambahkan bahwa BGN saat ini tengah menyiapkan peraturan Kepala BGN sebagai dasar hukum pelaksanaan MBG bagi guru dan relawan posyandu di lapangan.
"Ya ini sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto sehingga guru dan relawan posyandu tetap dapat MBG, sehingga menjadi pedoman kegiatan bagi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di daerah setempat," jelasnya.
Berapa Besar Anggaran yang Disiapkan untuk MBG?
Pada 2025, anggaran Program MBG mencapai Rp71 triliun. Namun, pada 2026, pemerintah memastikan peningkatan drastis hingga Rp268 triliun.
Kenaikan anggaran ini diharapkan mampu memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk guru dan relawan posyandu.
Sarwono berharap masyarakat mendukung penuh program ini. Menurutnya, MBG memiliki dampak strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
"Program MBG direalisasikan pemerintah lewat BGN untuk memenuhi asupan gizi anak supaya anak tetap sehat dan cerdas disiapkan menjadi generasi emas Indonesia," tegasnya.
Bagaimana Tantangan Realisasi Program MBG?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan bahwa meski anggaran besar telah disiapkan, tantangan ada pada realisasi penyerapan.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas.
“MBG dikomplain karena penyerapannya rendah. Saya tanya bagaimana monitoringnya? Katanya bagus, tapi ternyata jelek. Saya bilang, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala BGN,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ia meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk memaparkan perkembangan penyerapan MBG secara berkala kepada publik.
Bahkan, Purbaya menyatakan siap mendampingi langsung Kepala BGN dalam setiap rilis pers bulanan tersebut.
Sejauh Mana Realisasi MBG 2025?
Per 11 Agustus 2025, realisasi belanja MBG telah mencapai Rp8,2 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk intervensi gizi anak-anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa BGN telah membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
Target BGN hingga akhir Agustus adalah meningkatkan realisasi belanja MBG menjadi Rp10–Rp11 triliun, dengan memperluas jumlah SPPG hingga 8.000 unit. Dengan target tersebut, jumlah penerima manfaat diharapkan mendekati 20 juta orang.
Selain dampak sosial, Purbaya menilai program MBG juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya mempercepat belanja pemerintah agar dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Dari sisi moneter, Purbaya juga menyiapkan langkah untuk menarik dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) agar bisa memperkuat likuiditas perbankan.
“Harapannya, bank dapat menyalurkan dananya untuk mendukung agen-agen ekonomi bertumbuh,” ungkap Purbaya.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
