Presiden Prabowo Berkomitmen Jaga Supremasi Sipil, Menanggapi Isu Darurat Militer
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmennya untuk menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan mengenai isu darurat militer dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/9).
Isu darurat militer menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut yang berlangsung selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh dari GNB.
Gerakan Nurani Bangsa, yang diterima Presiden di Istana Kepresidenan, terdiri dari berbagai tokoh ternama seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof. M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
Lukman Hakim Saifuddin: Supremasi Sipil Harus Ditegakkan
Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB dan mantan Menteri Agama, mengungkapkan bahwa salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah penegasan bahwa supremasi sipil harus ditegakkan.
"Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil," kata Lukman Hakim Saifuddin, usai pertemuan, dikutip Antara.
Lukman juga mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen dan janji Presiden Prabowo.
"Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi," tambahnya.
TNI Harus Fokus pada Tugas Pokok dan Fungsi
Terkait dengan supremasi sipil, GNB menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai ruang sipil.
GNB menyampaikan bahwa TNI harus ditempatkan sebagai tentara yang profesional dan tidak dibebani dengan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi.
"Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil," ujar Lukman Hakim Saifuddin.
Usulan Pembentukan Komisi Reformasi Polri dan Investigasi Kerusuhan Agustus 2025
Gerakan Nurani Bangsa juga meminta agar Presiden Prabowo segera membentuk komisi untuk reformasi Polri serta komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025 yang disebut sebagai "Prahara Agustus."
Presiden Prabowo, seperti yang disampaikan Lukman dan anggota GNB lainnya, menyetujui usulan tersebut.
Persetujuan Presiden untuk Reformasi Polri
"Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," kata Gomar Gultom, eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), setelah pertemuan.
Gomar menyampaikan bahwa persetujuan Presiden tersebut disambut baik oleh GNB.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
