Desakan Masyarakat Sipil Berbuah, Presiden Prabowo Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo Agustus
Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut insiden dalam demonstrasi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
Persetujuan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menerima tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga jam, sejak pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, eks Menteri Agama Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif.
Mengapa tim investigasi independen disetujui?
Tokoh GNB, Lukman Hakim, menyatakan bahwa salah satu aspirasi masyarakat sipil adalah pembentukan komisi investigasi independen.
Hal ini dinilai penting untuk mengusut tuntas insiden yang menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka.
“Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan prahara Agustus lalu. Presiden menyetujui pembentukan itu,” kata Lukman usai pertemuan.
Menurut Lukman, detail mengenai format tim investigasi akan diserahkan kepada pihak Istana. Selain isu investigasi, GNB juga menyampaikan berbagai pesan kebangsaan serta tuntutan rakyat yang mencakup 17+8 poin.
“Bapak Presiden tidak hanya menerima, tetapi juga memahami bahkan membahasnya secara detail,” ujarnya.
Apa tanggapan pemerintah terkait desakan ini?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra didampingi Wakil Menteri Otto Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa (9/9/2025).
Meski Presiden telah menyetujui pembentukan tim, sebelumnya sejumlah pejabat pemerintah masih menilai urgensinya.
Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menilai aparat kepolisian sudah bekerja dengan baik.
“Sekarang ini kami belum melihat urgensinya karena Kepolisian telah bekerja dengan baik. Bahkan tidak ada tahanan yang mengeluh terhadap perlakuan aparat,” ujar Otto.
Ia juga menegaskan bahwa setiap tahanan diperlakukan dengan baik, meskipun sebagian tetap mengklaim tidak bersalah.
Otto menyebut, pelepasan tahanan sepenuhnya bergantung pada proses hukum. Namun ia meminta Kapolda mempertimbangkan kondisi tahanan di bawah umur agar bisa kembali bersekolah.
Bagaimana pandangan Menko Yusril Ihza Mahendra?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai lebih baik menggunakan aparat penegak hukum yang ada saat ini. Ia menyebut pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) akan memakan waktu lama.
“Daripada menunggu lama pembentukan TGPF, lebih baik kita menggunakan aparat hukum yang ada sekarang. Lebih cepat bekerjanya daripada berlama-lama,” kata Yusril.
Menurutnya, fakta-fakta sudah jelas dan proses hukum sudah berjalan. Namun, Yusril tidak menutup kemungkinan pembentukan TGPF bila negara terkesan diam dan tidak melakukan tindakan apapun.
Ia menekankan bahwa saat ini langkah-langkah hukum telah berjalan dengan baik, termasuk pengembalian anak di bawah umur yang terlibat demonstrasi kepada orangtua mereka, meski bukan berarti dibebaskan dari jerat hukum.
Sebagian artikel ini telah tayang di as.com dengan judul "Diskusi Bareng Tokoh GNB, Prabowo Setujui Bentuk Tim Investigasi Independen Pascademo".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
