Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Apa Saja Tugasnya?

Indonesia akan menjadi pemimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB selama tahun 2026. Penunjukan ini dilakukan saat meningkatnya konflik global sehubungan dengan HAM. 

Duta Besar Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Sebelum penetapan, Sidharto menjadi satu-satunya kandidat dari kelompok Asia-Pasifik. Penunjukan itu disepakati oleh 47 negara anggota Dewan yang berbasis di Jenewa.

Lantas, apa saja peran dan tugas Dewan HAM PBB? 

Indonesia ambil alih lepemimpinan Dewan HAM PBB

Sidharto menggantikan Presiden Dewan HAM PBB sebelumnya, Jurg Lauber dari Swiss.

Ia akan memimpin tiga sidang Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026.

Selain memimpin sidang, Sidharto juga mengawasi mekanisme Universal Periodic Review, yakni proses peninjauan rekam jejak hak asasi manusia seluruh negara anggota Dewan.

Mekanisme ini menjadi salah satu instrumen utama Dewan HAM PBB dalam mengevaluasi kepatuhan negara terhadap kewajiban HAM internasional.

"Keputusan kami untuk melangkah ke depan berakar pada konstitusi 1945 dan selaras dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial," ujar Sidharto, dikutip dari UN News, Kamis (8/1/2026).

Apa itu dewan HAM PBB dan apa tugasnya?

Dilansir dari laman UN News (26/2/2024), Dewan HAM PBB atau UN Human Rights Council merupakan forum multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membahas isu hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dewan ini bermarkas di Jenewa dan menggelar sidang reguler tiga kali setiap tahun.

Sebagai bagian dari mandatnya, Dewan HAM PBB dapat mengadopsi resolusi, membentuk misi pencari fakta, serta membentuk komisi penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM.

Dewan juga menunjuk pelapor khusus dan pakar independen untuk memantau situasi HAM di negara atau tema tertentu.

Salah satu mekanisme utamanya adalah Universal Periodic Review PBB, yaitu peninjauan catatan HAM seluruh 193 negara anggota PBB setiap empat tahun.

Proses ini bersifat kooperatif dan menjadi sarana evaluasi serta rekomendasi perbaikan kebijakan HAM.

Sidang berlangsung di tengah krisis geopolitik global

Kepemimpinan Indonesia berlangsung saat Dewan HAM PBB menghadapi konteks krisis geopolitik global.

Konflik bersenjata seperti genosida di Gaza, Sudan, dan perang Ukraina masuk dalam agenda pembahasan, bersamaan dengan peninjauan lebih dari 50 catatan HAM nasional.

Dalam pertemuan organisasi Dewan, perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyoroti meningkatnya ketegangan global yang memengaruhi sistem internasional.

"Kami kini melihat kembali ancaman dan penggunaan kekuatan sebagai cara mengatur hubungan internasional tanpa melihat dampak nyata terhadap situasi global, dan ini mengancam sistem yang selama lebih dari delapan dekade mencegah perang dunia ketiga," jelasnya. 

Dalam pertemuan yang sama, Dewan menyepakati penunjukan Duta Besar Ekuador Marcelo Vázquez Bermúdez sebagai wakil presiden untuk 2026.

Namun, Bolivia dan Kuba menyatakan tidak mendukung pencalonan tersebut.

Dengan Indonesia memimpin Dewan HAM PBB tahun 2026, posisi ini memberi peran strategis dalam mengarahkan agenda, diskusi, dan evaluasi hak asasi manusia global di tengah meningkatnya konflik dan tuntutan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang