AS Akan Tutup Misinya di Gaza, Diganti Pasukan Stabilisasi Internasional di Bawah Board of Peace
Pemerintahan Donald Trump akan menutup Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) yang dikelola militer AS di Israel selatan—fasilitas yang sebelumnya diproyeksikan menjadi jantung pengawasan pascagencatan senjata Hamas dan Israel.
Tujuh diplomat yang mengetahui operasional pusat tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa CMCC akan segera ditutup. Tugas pemantauan dan koordinasi bantuan akan dialihkan ke misi keamanan internasional baru yang dipimpin AS, Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sebagi mandat dari Dewan Perdamaian (BOP) yang diketuai oleh Trump,
Langkah ini menandai kemunduran terbaru dalam rencana 20 poin Trump untuk Gaza, yang sejak awal sudah menghadapi tantangan besar: serangan Israel yang terus berlanjut meskipun ada gencatan senjata Oktober, serta penolakan Hamas untuk meletakkan senjata.
Pejabat AS secara internal menyebut langkah ini sebagai "perombakan". Namun para diplomat menilai, secara praktis, ini adalah penutupan CMCC setelah ISF mengambil alih.
Jumlah personel AS dalam struktur baru itu juga akan dipangkas drastis—dari sekitar 190 orang menjadi hanya 40. Sisanya akan diisi staf sipil dari negara lain. Namun, para diplomat mempertanyakan efektivitas perubahan ini.
Sejak awal, CMCC memang tidak memiliki mandat untuk menegakkan gencatan senjata atau memastikan bantuan benar-benar sampai ke warga Palestina. Dengan demikian, penggabungannya ke dalam ISF dinilai tidak akan membawa perubahan nyata di lapangan.
CMCC sebelumnya menjadi magnet bagi puluhan negara, termasuk Jerman, Prancis, Inggris, Mesir, dan Uni Emirat Arab, yang mengirim perencana militer dan pejabat intelijen untuk ikut membentuk masa depan Gaza. Kini, partisipasi mereka menyusut tajam. Beberapa negara hanya mengirim perwakilan sebulan sekali, sementara sebagian lainnya nyaris tidak lagi hadir.
Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa Israel terus mendorong garis gencatan senjata lebih dalam ke Gaza, sementara Hamas kembali memperkuat kendalinya di wilayah yang mereka kuasai.
ISF bahkan telah membangun annex berdinding tinggi di dalam kompleks CMCC yang berlokasi di gudang di Israel selatan. Akses ke area ini dikontrol ketat oleh personel AS, yang menurut tiga sumber, kerap menolak masuknya perwakilan negara sekutu.
Hal ini memicu ketegangan baru di antara negara-negara yang sebelumnya diminta Washington untuk berkontribusi dana dan personel demi rencana rekonstruksi Gaza.
Setelah dilebur ke ISF, CMCC kemungkinan akan berganti nama menjadi Pusat Dukungan Gaza Internasional. Fasilitas ini diperkirakan akan dipimpin Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers, komandan ISF yang ditunjuk Gedung Putih.
Namun, ISF sendiri belum benar-benar dikerahkan ke Gaza. Hanya segelintir negara yang menjanjikan pasukan, dan tak satu pun bersedia mengambil peran keamanan. Washington pun telah menegaskan bahwa pasukan AS tidak akan masuk ke Gaza.
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan AS yang mendukung rencana komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk menyelesaikan situasi di Gaza. Resolusi tersebut menerima 13 suara dukungan, sementara Rusia dan China abstain.
Rencana AS tersebut mendorong pemerintahan internasional sementara untuk Gaza, dan pembentukan apa yang disebut Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Trump, serta mandat untuk pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dalam koordinasi dengan Israel dan Mesir.
Sejak gencatan senjata diberlakukan, lebih dari 800 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas. Israel menyebut serangan mereka bertujuan mencegah ancaman dari Hamas, sementara Palestina menilai itu sebagai upaya memperluas penguasaan wilayah.
Dalam dua tahun pertempuran, sebagian besar Gaza hancur. Hampir dua juta penduduknya mengungsi, dan infrastruktur air, sanitasi, serta listrik rusak parah.
CMCC semula dibentuk untuk memastikan bantuan kemanusiaan mengalir ke warga yang membutuhkan. Namun para diplomat mengatakan volume bantuan relatif stagnan. Israel tetap membatasi banyak barang yang dianggap memiliki potensi kegunaan ganda sipil-militer.
