Tak Mau Dianggap Gagal, Jadi Alasan Trump Buru-Buru Ingin Akhiri Perang dengan Iran?
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal bahwa kesepakatan dengan Iran bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Namun apa yang sebenarnya memicu AS ingin segera mengakhiri perang dengan Iran?
Apakah hal ini dipicu oleh tekanan ekonomi dan politik dalam dan luar negeri AS atau justru murni karena keinginan Trump untuk meredakan konflik?
Sejumlah analis menilai dorongan untuk mengakhiri perang karena AS saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang semakin besar.
Lonjakan harga bahan bakar, ketegangan dengan negara-negara Teluk, kritik dari dalam negeri, hingga rencana pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping membuat ruang gerak pemerintahan Trump semakin sempit, sementara konflik terus mengguncang pasar energi global.
“Trump memang terlihat ingin segera mengakhiri perang dengan Iran, tetapi ada banyak kendala besar yang harus dihadapi,” kata Evan Cooper, analis riset di Program Reimagining US Grand Strategy, Stimson Center, kepada Anadolu dikutip Sabtu 9 Mei 2026.
Menurut Cooper, Trump mendapat tekanan di dalam negeri agar tidak terlihat lemah dengan memberikan terlalu banyak konsesi kepada Iran, terutama terkait pengaruh Teheran di Selat Hormuz dan masa depan program nuklirnya.
“Selain itu, ada perbedaan kepentingan antara negara-negara Teluk dan Israel yang membuat jalan menuju kesepakatan damai jangka panjang semakin rumit,” ujarnya.
Sementara itu, Fox News pada Rabu melaporkan bahwa Trump yakin kesepakatan dengan Iran bisa diselesaikan dalam waktu satu minggu. Namun sehari setelahnya, Iran dan Israel kembali saling serang di dekat Selat Hormuz, menunjukkan betapa rapuhnya proses diplomasi yang sedang berjalan.
Analis kebijakan luar negeri AS, Jack Clayton, menilai gaya negosiasi Trump justru memperumit upaya meredakan konflik.
“Dalam negosiasi memang biasa ada tuntutan tinggi di awal sebelum akhirnya turun ke titik kompromi. Tapi sikap keras Trump ikut berkontribusi terhadap pecahnya perang ini dan bisa memicu konflik kembali jika kedua pihak tidak mencapai kompromi,” ujarnya.
Clayton juga mengatakan tantangan politik terbesar Trump adalah bagaimana mengakhiri perang tanpa membuat operasi militer AS terlihat gagal.
Para analis menyebut Trump kini berada dalam posisi sulit yakni ingin mengakhiri konflik, tetapi juga tidak ingin terlihat mundur soal program nuklir Iran.
Clayton menambahkan, Trump secara politik tidak bisa menerima kesepakatan yang dianggap lebih lemah dibanding perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang dibuat mantan Presiden AS Barack Obama. Kesepakatan itu selama ini terus dikritik Trump, baik saat kampanye maupun ketika menjabat presiden.
Tekanan Ekonomi Meningkat
Para analis menilai dampak ekonomi akibat perang kini menjadi salah satu alasan utama Washington mendorong deeskalasi.
Perang telah mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang menangani sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia. Kondisi itu memicu lonjakan harga bahan bakar di pasar internasional.
Bagi pemerintahan Trump, kenaikan harga bensin berisiko menjadi masalah besar di dalam negeri.
“Pemerintahan Trump tampaknya tidak memperkirakan Iran akan menutup Selat Hormuz, dan situasi ini justru membuat Iran lebih kuat secara ekonomi dibanding sebelum perang dimulai,” kata Clayton.
Trump kata Clayton sangat sensitif terhadap pasar dan harga energi. Itu sebabnya Trump terus mengeluarkan berbagai pernyataan untuk menenangkan pasar.
Harga bahan bakar di AS dilaporkan naik sekitar 50 persen sejak perang dimulai, menambah tekanan terhadap warga Amerika yang sebelumnya sudah terbebani tingginya biaya hidup.
Clayton mengatakan Trump sangat memahami dampak politik dari inflasi dan kenaikan harga energi. Menurutnya, isu biaya hidup menjadi salah satu faktor utama kekalahan Partai Demokrat dalam pemilu 2024 saat pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.
Cooper juga menilai biaya politik akibat perang mulai semakin terasa.
“Perang ini sebenarnya sejak awal tidak populer. Tetapi kenaikan harga bahan bakar membuat dampak konflik semakin nyata dirasakan masyarakat Amerika,” katanya.
Konflik ini juga memicu kritik dari sejumlah tokoh konservatif terkenal seperti Tucker Carlson dan Megyn Kelly. Mereka menuding Trump mengingkari janjinya untuk menghindari perang luar negeri yang mahal.
Survei The Washington Post-ABC-Ipsos yang dirilis akhir April menunjukkan 61 persen responden menganggap keterlibatan militer AS di Iran sebagai sebuah kesalahan. Sementara 44 persen mengaku mulai mengurangi penggunaan kendaraan karena harga bahan bakar yang terus naik.
Bayang-Bayang Pemilu Paruh Waktu
Menjelang pemilu paruh waktu AS pada November mendatang, para analis menilai Partai Republik mulai khawatir perang ini akan menjadi beban politik.
Survei Washington Post-ABC-Ipsos menunjukkan tingkat ketidakpuasan terhadap Trump naik menjadi 62 persen, tertinggi sepanjang dua masa kepresidenannya.
Clayton mengatakan meski deeskalasi dilakukan dengan cepat, dampak politiknya belum tentu langsung hilang.
“Bahkan jika Trump mulai mengambil langkah untuk meredakan perang, itu belum tentu membantu peluang politiknya maupun Partai Republik di pemilu paruh waktu karena kondisi ekonomi biasanya membutuhkan waktu untuk pulih,” ujarnya.
Namun Cooper menilai Trump tampaknya lebih fokus membangun citra kekuatannya sendiri dibanding memikirkan dampak politik terhadap Partai Republik secara keseluruhan.
“Trump percaya Partai Republik harus tetap mendukungnya apa pun yang terjadi, dan ia merasa tidak punya kewajiban mengubah kebijakannya demi mempermudah posisi mereka,” katanya.
Meski begitu, Cooper menyebut mulai muncul kecemasan di kalangan Partai Republik terkait dampak perang terhadap persaingan ketat di Kongres.
“Kalau nanti ada politisi Republik di daerah persaingan ketat mulai mengecam perang dengan Iran, itu berarti mereka merasa sudah tidak punya pilihan selain menyelamatkan diri dengan mengkritik Trump,” ujarnya.
Ia menambahkan sebagian pihak di Partai Republik sebenarnya ingin perhatian publik dialihkan ke isu lain seperti Kuba yang dianggap tidak terlalu mahal secara politik.
Pertemuan dengan Xi Jinping Tambah Tekanan
Trump juga menghadapi tekanan internasional menjelang rencana pertemuannya dengan Xi Jinping pekan depan.
Para analis mengatakan Gedung Putih kemungkinan ingin menghindari pembicaraan tingkat tinggi dengan China saat konflik Iran masih mengguncang pasar energi global.
“Trump ingin pertemuan itu fokus pada perdagangan dan cara memperkuat ekonomi AS, termasuk meredakan perang dagang,” kata Cooper.
Menurutnya, perang Iran memberi peluang bagi Xi Jinping untuk tampil sebagai pemimpin yang lebih bertanggung jawab jika berhasil mendorong Trump mengakhiri konflik. Hal itu bisa membuat posisi AS terlihat lebih lemah dibanding China.
Clayton menambahkan China kemungkinan juga akan memanfaatkan krisis ini untuk mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Teluk serta Iran.
Ia menyoroti meningkatnya minat China memperluas jalur perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan kawasan Teluk dengan Laut Merah tanpa melewati Selat Hormuz, sebagai bagian dari proyek besar Belt and Road Initiative milik Beijing.
Tekanan dari Negara-Negara Teluk
Para analis mengatakan tekanan dari negara-negara Teluk semakin mempersulit perhitungan Washington, meski sekutu regional AS juga terpecah soal bagaimana perang ini harus diakhiri.
Berdasarkan laporan media, Trump disebut tiba-tiba menghentikan rencana militer AS untuk mengawal kapal komersial di Selat Hormuz setelah Arab Saudi menolak memberikan akses wilayah udara dan pangkalan militernya untuk operasi tersebut.
Cooper menilai sikap Saudi mencerminkan meningkatnya kekecewaan negara-negara Teluk terhadap cara konflik ini ditangani.
“Saudi mengirim pesan kuat bahwa mereka tidak puas dengan penanganan konflik ini lewat penolakan akses pangkalan militer,” katanya.
Di sisi lain, Cooper menyebut Israel dan Uni Emirat Arab tampak lebih sejalan dalam mendorong Washington tetap memberi tekanan terhadap Iran dan menghindari kesepakatan yang membuat Teheran tetap berpengaruh di kawasan.
Clayton juga mengatakan serangan drone Iran ke negara-negara Teluk bisa membuat pemerintah kawasan semakin mendekat ke China secara diplomatik maupun ekonomi.
“Dulu hubungan dengan AS dianggap penting untuk keamanan negara-negara Teluk. Tapi sekarang justru membuat mereka rentan karena ikut menjadi sasaran dalam perang ini,” ujarnya.
