Trump Ultimatum Iran: Setujui Kesepakatan dalam 48 Jam atau Hadapi Serangan Militer Lebih Besar!
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan tekanan maksimal kepada Iran pada Rabu waktu setempat, Trump memberikan tenggat waktu implisit kepada Teheran untuk menerima rancangan kesepakatan damai atau bersiap menghadapi gelombang serangan militer yang jauh lebih masif.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump secara terbuka mengaitkan nasib operasi militer kode nama "Epic Fury" yang diluncurkan bersama Israel sejak Februari lalu dengan kemauan Iran untuk berunding.
"Dengan asumsi Iran setuju untuk memberikan apa yang telah disepakati, yang mungkin merupakan asumsi besar, 'Epic Fury' yang sudah melegenda akan berakhir," tulis Trump dikutip Truth Social.
"Jika mereka tidak setuju, pemboman akan dimulai, dan sayangnya, akan terjadi pada tingkat dan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya," sambungnya.
Tenggat 48 Jam bagi Iran
Ultimatum tersebut muncul bersamaan dengan laporan dari media Axios yang mengklaim Washington dan Teheran telah hampir menyepakati nota kesepahaman satu halaman sebagai peta jalan penghentian konflik. Menurut media berbasis di AS itu, pihak Amerika Serikat menantang Iran untuk merespons sejumlah poin krusial dalam rentang waktu 48 jam.
Sumber-sumber dari Pakistan yang dikutip The Guardian memberikan gambaran serupa, meski tetap disertai kehati-hatian. Seorang pejabat Pakistan menyatakan kerangka kerja awal mungkin bisa dirumuskan dalam dua hari ke depan, namun menekankan bahwa "belum ada kepastian dan pembicaraan tetap sulit."
Seorang sumber politik senior Pakistan menggambarkan dinamika saat ini sebagai "situasi yang bergerak maju," dengan fokus utama pembicaraan tertuju pada dua hal, yaitu pencapaian gencatan senjata permanen serta pembukaan Selat Hormuz oleh kedua belah pihak minimal selama 60 hari.
"Hal itu memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk membicarakan semua hal penting, termasuk pengayaan uranium. Tetapi belum ada yang final. Semuanya masih dalam pembahasan," ungkap sumber tersebut.
Iran Bersikap Keras
Di kubu lawan, respons Iran jauh dari kata menerima. Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran yang juga menjabat sebagai negosiator senior, memilih jalur perlawanan lewat pesan suara yang disebar di kanal Telegram resminya.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf
Ghalibaf menuduh Washington menjalankan strategi multi-arah untuk memaksa Teheran menyerah.
"Musuh, dalam rencana barunya, berupaya, melalui blokade angkatan laut, tekanan ekonomi, dan manipulasi media, untuk menghancurkan kohesi negara agar memaksa kita menyerah," katanya.
Sikap serupa ditegaskan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei. Pada Rabu, Baghaei hanya menyatakan bahwa Teheran akan menyampaikan posisi resminya kepada Pakistan setelah "menyelesaikan pandangannya."
Selat Hormuz dan Proyek Freedom
Di balik tarik-menarik diplomasi tersebut, krisis kemanusiaan dan ekonomi nyata sedang berlangsung di perairan Teluk. Data terkini menunjukkan lebih dari 800 kapal komersial beserta sekitar 20.000 awak kapal masih terdampar di sebelah barat Selat Hormuz, jalur maritim strategis yang menjadi urat nadi pengiriman minyak dunia.
Iran sebelumnya telah mengancam akan mengerahkan arsenal lengkap, mulai dari ranjau laut, drone, rudal, hingga kapal serang cepat, untuk membuat lintasan tersebut terlalu berbahaya bagi pelayaran komersial. Ancaman ini langsung berdampak pada lonjakan harga bahan bakar global.
Dalam perkembangan yang cukup mengejutkan, Trump secara tiba-tiba memerintahkan penghentian sementara Proyek Freedom, operasi angkatan laut AS yang bertugas mengawal kapal-kapal terdampar melewati selat tersebut. Padahal, operasi baru berjalan sehari sebelumnya dicabut.
Keputusan itu, menurut penjelasan Trump, diambil setelah adanya permintaan dari "mediator Pakistan dan negara-negara lain." Dalam posting-an yang sama, presiden AS itu mengklaim bahwa kemajuan besar telah dicapai menuju Kesepakatan Lengkap dan Akhir, meski demikian, Trump menegaskan bahwa blokade ekonomi terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap diberlakukan sebagai alat tekan.
Selat Hormuz, Iran
Faktor Beijing dan Kunjungan Krusial
Sejumlah analis geopolitik mencatat timing yang sangat strategis dari seluruh manuver ini. Trump dijadwalkan bertolak ke Beijing minggu depan, kunjungan pertamanya ke China pada masa jabatan kedua dan kunjungan pertama presiden AS ke Negeri Panda sejak 2017.
Diduga kuat, presiden berusia 78 tahun itu sedang memburu capaian yang bisa dipresentasikan sebagai breakthrough diplomatik sebelum menginjakkan kaki di ibu kota Tiongkok.
China sendiri telah bersuara lebih awal. Hari Senin lalu, Beijing secara resmi menyerukan gencatan senjata komprehensif dalam konflik AS-Iran. Meskipun memiliki hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Teheran, China hingga kini belum berhasil memberikan pengaruh signifikan terhadap pemerintah Iran sejak perang bermula.
Pemerintahan Trump diyakini ingin memanfaatkan posisi strategis Beijing untuk mendorong Iran membuka kembali Selat Hormuz.
Syarat Kontroversial: Ekspor Uranium ke AS
Dalam wawancara dengan stasiun televisi PBS pada Rabu, Trump menunjukkan sikap optimis namun tetap memegang prinsip keras.
"Saya pikir ada peluang yang sangat bagus untuk mengakhiri konflik ini, dan jika tidak berakhir, kita harus kembali membombardir mereka habis-habisan," ucapnya.
Tuntutan yang diajukan Washington dalam kesepakatan apa pun pun terbilang berat: Iran wajib mengekspor uranium yang sangat diperkaya, material fisional yang dibutuhkan untuk produksi senjata nuklir, ke wilayah Amerika Serikat.
Para ahli persenjataan nuklir menilai syarat tersebut hampir pasti ditolak oleh Iran, mengingat uranium yang diperkaya merupakan aset strategis negara tersebut.
Dampak Ekonomi Global dan Tekanan Domestik
Berita kemungkinan adanya kesepakatan damai langsung berdampak pada pasar energi global. Harga minyak anjlok setelah sebelumnya melonjak hingga 6% di awal pekan akibat eskalasi serangan di kawasan Timur Tengah. Bagi Trump, stabilitas harga bahan bakar bukan sekadar isu ekonomi semata.
Kenaikan harga bensin dan perlambatan ekonomi global berpotensi menjadi bom politik menjelang pemilihan Kongres AS pada November. Jika Partai Demokrat berhasil merebut satu atau dua kamar Kongres, legitimasi kepresidenannya bisa tergerus.
