Gedung Putih Dirujak Netizen AS Gara-gara Unggahan "Dua Raja" dengan Foto Trump dan Raja Charles
Gedung Putih memicu perhatian publik setelah mengunggah foto Donald Trump bersama Raja Charles III dengan keterangan "dua Raja" dengan emoji mahkota dan gambar Charles-Trump di tengah kunjungan kenegaraan sang raja ke Amerika Serikat pada Selasa.
Unggahan itu segera dikaitkan dengan para kritikus dan gelombang protes di AS bertajuk "No King" yang belakangan diarahkan kepada pemerintahan Trump. Unggahan Gedung Putih itu menuai protes dari para kritikus Trump.
Narasi demonstran AS bahwa "Tidak Ada Raja" menjadi slogan unjuk rasa yang menuduh Trump melakukan konsolidasi dan perluasan kekuasaan. Para netizen AS pun mendadak riuh di kolom komentar dan menuding unggahan itu hanya memancing kemarahan.
"Unggahan yang memancing kemarahan ini sangat lucu," tulis Jeff Dubuque di kolom komentar. Akun lainnya @samim._ menulis sindiran kepada Trump "Tentu saja yang satu adalah raja ? dan yang lainnya penipu"
Trump secara terbuka menolak label dirinya sebagai "Raja" dalam wawancara program 60 Minutes di CBS News pada Minggu.
"Saya bukan Raja, jika saya seorang Raja, saya tidak akan berurusan dengan Anda," kata presiden kepada Norah O'Donnell.
Trump juga menyinggung aksi protes "No King" ketika menanggapi penembakan yang terjadi pada Sabtu malam di acara makan malam White House Correspondents' Association. Ia menyebut aksi-aksi tersebut sebagai bagian dari narasi yang memicu suasana panas politik.
Tersangka penembakan dilaporkan pernah menghadiri protes "No King" di California dan menyebarkan retorika anti-Trump serta anti-Kristen di media sosial, menurut sejumlah laporan.
Dalam pidato sebelumnya pada Juni tahun lalu, Trump menegaskan kembali bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan layaknya raja. "Saya tidak merasa seperti raja; saya harus melewati neraka untuk mendapatkan persetujuan," kata Trump.
"Seorang raja akan berkata, ‘Saya tidak akan mendapatkan ini.’ Seorang raja tidak akan pernah memiliki mandat California untuk bahkan berbicara, dia tidak perlu menghubungi [Ketua DPR] Mike Johnson dan [Pemimpin Mayoritas Senat John] Thune dan berkata, ‘Kalian harus mewujudkan ini’ dan setelah bertahun-tahun kita berhasil,” tambahnya. "Tidak, tidak, kita bukan raja. Kita sama sekali bukan raja,"
Di Gedung Putih, sekretaris pers Karoline Leavitt menuding Demokrat ikut bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan politik.
"Kekerasan politik ini berasal dari demonisasi sistematis terhadap dirinya dan para pendukungnya oleh para komentator, oleh anggota terpilih dari partai Demokrat dan bahkan beberapa di media," kata Leavitt kepada wartawan pada konferensi pers Gedung Putih pada hari Senin.
"Retorika yang penuh kebencian, konstan, dan penuh kekerasan yang ditujukan kepada Presiden Trump hari demi hari selama 11 tahun telah membantu melegitimasi kekerasan ini dan membawa kita ke momen gelap ini," katanya.
Sepanjang kampanye presiden 2024 dan dua tahun pertama masa jabatan Trump, sejumlah politisi Demokrat kerap menggambarkannya sebagai figur otoriter, bahkan menyebutnya fasis dan raja.
Namun tudingan Gedung Putih itu dibantah oleh Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.
"Dia berani berdiri di sana dan membacakan poin-poin pembicaraan yang mengkritik pernyataan-pernyataan yang diambil di luar konteks yang telah dibuat oleh Demokrat dan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa pun yang telah dikatakan atau dilakukan oleh ekstremis MAGA, termasuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pemberontak yang melakukan kekerasan di ibu kota ini pada 6 Januari yang secara brutal memukuli petugas polisi," kata Jeffries pada hari Senin.
Di tengah polemik tersebut, Trump menegaskan kembali posisinya: ia bukan raja, dan sistem politik Amerika, menurutnya, justru membatasi kekuasaan presiden melalui proses legislasi yang panjang dan penuh kompromi.
