Jepang Isyaratkan Tolak Seruan Trump Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz
Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara yang terdampak blokade Selat Hormuz untuk mengirim kapal militer ke jalur minyak utama itu, termasuk Jepang dan Korea Selatan.
Sumber pemerintah Jepang mengatakan kepada NHK bahwa AS sedang berupaya keras untuk mengatasi lonjakan harga minyak mentah. Mereka mengatakan unggahan Trump menunjukkan bahwa Takaichi mungkin akan diminta secara langsung untuk bekerja sama, tetapi Jepang harus mempertimbangkan setiap respons dengan mengingat batasan hukum.
Jepang sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia ini merupakan importir minyak terbesar kelima - 95 persen di antaranya berasal dari Timur Tengah dan 70 persen melewati Selat Hormuz, yang sekarang secara efektif tertutup.
Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dijadwalkan memulai kunjungan empat hari ke AS pada Rabu, 18 Maret 2026, termasuk pertemuan puncak dengan Trump. Permintaan agar Jepang mengirim kapal ke Hormuz kemungkinan akan dibahas.
Sumber Kementerian Luar Negeri mengatakan Jepang mengambil keputusan sendiri dan tidak akan mengirimkan kapal hanya karena Trump memintanya. Sumber Kementerian Pertahanan menambahkan bahwa Jepang mungkin menghadapi keputusan sulit terkait pengerahan Pasukan Bela Diri (SDF), seperti perlunya menilai legalitas tindakan AS dan Israel.
Mereka mengatakan Jepang perlu mengamati perkembangan dengan cermat, seperti apakah AS akan mengajukan permintaan spesifik dalam pertemuan puncak mendatang.
Seorang penasihat kebijakan senior Jepang mengatakan bahwa ambang batasnya "sangat tinggi" bagi Tokyo untuk mengirimkan kapal perangnya guna membantu melindungi jalur pelayaran minyak di Timur Tengah.
"Saya menganggap ambang batasnya sangat tinggi" untuk mengirim kapal angkatan laut Jepang ke wilayah tersebut berdasarkan hukum Jepang yang berlaku, kata Takayuki Kobayashi, kepala kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, pada hari Minggu dilansir NHK.
"Secara hukum, kami tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut, tetapi mengingat situasi saat ini di mana konflik ini masih berlangsung, saya percaya ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati," katanya.
Pengiriman Pasukan Bela Diri ke luar negeri merupakan hal yang sensitif secara politik di Jepang yang secara resmi menganut paham pasifisme, karena banyak pemilih mendukung konstitusi tahun 1947 yang diberlakukan AS dan menolak perang.
Pekan lalu, Takaichi mengatakan dalam sesi parlemen "belum ada keputusan" mengenai apakah akan mengirim kapal perang Jepang ke Timur Tengah untuk mengawal kapal tanker.
Takaichi diperkirakan akan mengunjungi Washington pekan ini untuk mengadakan pembicaraan dengan Trump, di mana berbagai isu termasuk keamanan di kawasan Asia-Pasifik, serta perang Iran, kemungkinan akan dibahas.
Kobayashi mengatakan ia ingin melihat Takaichi "memastikan apa niat sebenarnya Presiden Trump" terkait seruannya untuk mengirimkan bala bantuan.
Ia mengatakan ia mengharapkan para pemimpin untuk membahas bagaimana Tokyo dan Washington "dapat bekerja sama secara erat untuk memastikan tidak ada kekosongan dalam kerangka keamanan Asia Timur" karena pasukan AS dilaporkan dikirim ke Teluk dari pangkalan mereka di Jepang dan Korea Selatan.
Reaksi Korsel
Sementara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Minggu, 15 Maret 2026, mengatakan kepada RIA Novosti bahwa otoritas Korsel akan mengambil keputusan terkait potensi tindakan di Selat Hormuz setelah pertimbangan menyeluruh dan konsultasi dengan AS.
"Kami mencermati penyebutan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial. Terkait hal ini, Korea Selatan dan Amerika Serikat akan terus menjaga komunikasi erat dan, setelah melakukan peninjauan secara saksama, akan mengambil keputusan yang tepat," kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.
Kementerian tersebut menambahkan bahwa keselamatan jalur transportasi maritim internasional dan kebebasan navigasi merupakan kepentingan semua negara serta dilindungi oleh hukum internasional.
"Berdasarkan hal itu, kami berharap jaringan logistik maritim global dapat kembali berfungsi secara normal secepat mungkin," demikian pernyataan kementerian tersebut.
Kementerian Luar Negeri juga menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan terus memantau secara saksama perkembangan situasi di Timur Tengah serta mempertimbangkan berbagai langkah untuk melindungi warga negaranya dan menjamin keamanan jalur transportasi energi.
