Kawasan PIK 2 Dinilai Bisa Jadi Standar Destinasi Wisata Bebas Sampah di Indonesia
Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, mendapat sorotan positif dari DPR RI terkait pengelolaan lingkungan dan kebersihan destinasi wisatanya. Area yang berkembang sebagai pusat rekreasi dan gaya hidup ini dinilai berhasil menunjukkan standar tata kelola kawasan wisata yang tertata serta minim persoalan sampah.
Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VII ke kawasan PIK 2 pada Kamis, 5 Februari 2026. Dalam agenda itu, rombongan dewan meninjau langsung sejumlah titik utama di kawasan tersebut untuk melihat implementasi pengelolaan lingkungan di lapangan.
Evita menyebut PIK 2 berpotensi dijadikan model destinasi wisata nasional yang mampu keluar dari persoalan klasik, seperti sampah berserakan dan pengelolaan limbah yang tidak optimal. Ia menilai pendekatan yang diterapkan di kawasan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Evita, tata kelola lingkungan di kawasan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui "Gerakan Indonesia ASRI" (Aman, Sehat, Resik, Indah), yakni gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.
Selama kunjungan, Komisi VII diajak berkeliling ke sejumlah area, antara lain By The Sea Shopping District, Golf Island, dan Pantai Aloha. Dari hasil peninjauan tersebut, Evita mengaku tidak mendapati kondisi lingkungan yang kotor atau dipenuhi sampah seperti yang kerap ditemukan di sejumlah destinasi wisata lain.
"Setelah kami berkeliling tadi, konsep wisata bersih itu sudah dijalankan di sini. Saya juga cukup kaget (surprised), ternyata mereka memiliki prosedur rutin untuk memastikan kebersihan, sehingga kita tidak melihat sampah di mana-mana," ujar Evita.
Selain aspek kebersihan kawasan, perhatian juga diarahkan pada sistem pengelolaan limbah yang diterapkan pengembang. Evita secara khusus mengapresiasi langkah manajemen Agung Sedayu Group (ASG) yang disebut menjalankan pengelolaan limbah secara mandiri melalui sistem waste management terintegrasi.
Salah satu poin yang disorot adalah pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk kebutuhan perawatan kawasan, termasuk penyiraman tanaman. Skema ini dinilai mendukung efisiensi sekaligus mengurangi beban lingkungan.
"Dari penjelasan manajemen, mereka mengelola limbah itu secara mandiri. Air limbah diolah kembali, kemudian dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi, benar-benar dimanfaatkan semua (zero waste)," jelasnya.
Lebih jauh, politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa dukungan terhadap program ASRI tidak berhenti pada tataran wacana. Komisi VII, kata dia, mendorong agar konsep wisata bersih benar-benar diterapkan secara luas oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Evita menekankan bahwa arahan Presiden perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret di daerah, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
"Program ASRI atau wisata bersih ini harus berjalan dengan baik. Masa Presiden sudah 'berteriak' (memberi instruksi), kepala daerah tidak mendengar? Program ini harus menjadi gerakan nasional yang sifatnya wajib," pungkasnya.
