Trump Labil, PM Inggris Ingin Lebih Erat ke Xi Jinping
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengambil langkah besar untuk memperbaiki hubungan dengan China dengan membuka peluang kunjungan Presiden Xi Jinping ke Inggris. Langkah ini langsung memicu kritik keras dari sejumlah politisi Inggris yang selama ini bersikap keras terhadap Beijing.
Dalam kunjungan perdananya ke China, Rabu, 28 Januari 2026, setelah delapan tahun hubungan kedua negara membeku—yang ia sebut sebagai "zaman es"—Starmer menyatakan pertemuannya dengan Xi Jinping telah menempatkan relasi bilateral pada posisi yang lebih kuat.
Pemerintah Inggris menilai kunjungan tiga hari tersebut menghasilkan sejumlah capaian, mulai dari kebijakan bebas visa, penurunan tarif wiski Scotch, hingga kesepakatan kerja sama ekonomi.
Meski demikian, wacana kunjungan balasan Xi ke Inggris menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri. Saat ditanya mengenai kemungkinan tersebut, juru bicara resmi Starmer menegaskan hubungan yang diperbarui dengan China dinilai bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha Inggris, namun belum ada keputusan resmi soal jadwal kunjungan.
Dalam lawatannya ke Beijing, Starmer menekankan bahwa pemerintah Inggris tetap akan bersikap "jernih dan realistis" terhadap potensi ancaman keamanan nasional dari China, termasuk isu spionase dan sanksi Beijing terhadap sejumlah anggota parlemen Inggris. Ia juga menyebut kunjungan ini bukan pertemuan satu kali, melainkan awal dari rangkaian dialog lanjutan di masa depan.
Kunjungan Starmer menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Inggris terhadap Beijing setelah hampir satu dekade hubungan tegang di era pemerintahan Konservatif. Faktor ketidakpastian hubungan dagang dengan Amerika Serikat juga disebut menjadi salah satu latar belakang perubahan arah kebijakan ini.
Presiden AS Donald Trump bahkan menyebut langkah Inggris berbisnis dengan China sebagai sesuatu yang "sangat berbahaya". Sebelumnya, Trump juga sempat mengancam Kanada dengan tarif impor 100 persen jika memperdalam kerja sama dengan Beijing.
Di dalam negeri Inggris, penolakan keras datang dari sejumlah politisi Konservatif yang pernah dikenai sanksi oleh China pada 2021 terkait kritik pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur. Mereka menilai mengundang Xi ke Inggris akan menjadi langkah keliru selama sanksi masih berlaku dan diplomat China masih dibatasi aksesnya ke parlemen.
Ketua House of Commons Lindsay Hoyle bahkan menegaskan Xi tidak akan diizinkan berpidato di parlemen selama sanksi terhadap anggota parlemen Inggris belum dicabut. Ia menyatakan kewajibannya adalah melindungi anggota parlemen dari tekanan dan sanksi asing.
Di sisi lain, dalam pertemuan di Balai Agung Rakyat Beijing, Starmer menyampaikan keinginannya membangun hubungan yang "lebih luas, lebih dalam, dan lebih canggih" dengan China demi kepentingan rakyat Inggris. Ia menekankan bahwa dinamika global berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri.
Xi Jinping menyambut positif pendekatan tersebut dan menyebut hubungan yang lebih dekat penting bagi perdamaian dunia. Ia menilai kedua negara harus mampu mengatasi perbedaan dengan sikap saling menghormati agar dapat "lulus ujian sejarah".
Selain isu ekonomi, Starmer juga mengaku telah mengangkat persoalan hak asasi manusia secara langsung kepada Xi, termasuk kasus aktivis pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai dan perlakuan terhadap etnis Uyghur. Meski demikian, kedua negara tetap menyepakati sejumlah kerja sama ekonomi, termasuk investasi AstraZeneca senilai £10,8 miliar di China serta pemangkasan tarif impor wiski Scotch dari 10 persen menjadi 5 persen.
Kedua pemimpin juga membahas perang di Ukraina, namun pemerintah Inggris tidak mengungkap secara rinci apakah Starmer mendesak China untuk menahan dukungannya terhadap Rusia.
