Soroti Longsor Cisarua, DPR Dorong Alat Milik BRIN Dimanfaatkan untuk Mitigasi-Evakuasi Bencana

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati mendorong agar alat hasil riset dan inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimanfaatkan untuk mitigasi dan evakuasi korban bencana alam. 

Termasuk, kata dia, untuk mencari korban longsor di kaki Gunung Burangrang, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang belum ditemukan.

“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana longsor yang terjadi di Cisarua, dan duka mendalam bagi para korban akibat bencana ini,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangannya, Kamis, 29 Januari 2026.

Seperti diketahui, bencana tanah longsor akibat hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada akhir pekan lalu. Berdasarkan laporan awal, longsor tersebut menimbun 34 rumah dengan perkiraan 133 warga terdampak. Termasuk 23 prajurit TNI Angkatan Laut yang sedang mengikuti latihan sebelum bertugas untuk pengamanan perbatasan di RI-Papua Nugini.

TIM SAR masih melakukan evakuasi pencarian korban yang tertimbun. Hingga Rabu, 27 Januari 2026 pagi, jumlah korban yang belum ditemukan masih 32 orang, sementara sebelumnya sebanyak 48 kantong jenazah telah diserahkan tim SAR kepada Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat.

Kendala cuaca dan medan yang sulit ditambah kabut tebal dan tanah yang masih labil, membuat proses evakuasi berjalan lambat. Tim SAR gabungan menambah kekuatan alat berat untuk mempercepat pencarian 32 korban.

Terkait hal ini, Esti pun mendorong pemanfaatan alat milik BRIN, yakni Ground Penetrating Radar (GPR) yang diintegrasikan dengan drone (UAV) untuk mencari korban bencana. Alat tersebut juga dinilai dapat digunakan sebagai salah satu langkah mitigasi bencana karena memiliki berbagai fitur dan keunggulan.

“Pemanfaatan Ground Penetrating Radar, bisa mencari jenazah di kedalaman puluhan meter. Saat ini sedang terjadi musibah besar yang langsung di satu lokasi itu begitu banyak korban, yaitu di Cisarua,” tutur Esti.

“Saya kira alat ini bisa dimanfaatkan untuk membantu evakuasi korban bencana longsor di Cisarua. Kami berharap BRIN mengambil langkah cepat untuk ini,” tambahnya.

Hal tersebut juga disampaikan Esti dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kepala BRIN Arif Satria, dua hari lalu. Menurutnya, pemanfaatan GPR dapat mempercepat pencarian korban longsor di Cisarua yang masih tertimbun tanah.

“Saat ini yang jelas ada situasi yang sangat membutuhkan gerak cepat dari kita semua. Bahkan di situ juga ada anggota TNI yang menjadi korban,” jelas Esti.

“Saya harap kepada BRIN agar segera digunakan alat itu untuk mencari sanak saudara kita yang berada di lokasi tersebut dan menjadi korban. Situasi bencana ini membutuhkan campur tangan BRIN,” imbuh politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Adapun Ground Penetrating Radar (GPR) yang diintegrasikan dengan drone (UAV) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh BRIN untuk deteksi bawah permukaan secara non-destruktif. Teknologi ini mampu menembus tanah hingga kedalaman 60-100 meter, serta dapat digunakan untuk pencarian korban bencana, pemetaan struktur tanah, dan eksplorasi geofisika. 

Salah satu fitur pada alat milik BRIN tersebut yaitu Aero-GPR yang merupakan metode pemetaan struktur dangkal di wilayah sulit dijangkau. Fitur ini dapat mendeteksi material bawah permukaan hingga kedalaman 60 meter.

Selain itu, drone pada GPR juga dapat mendeteksi keberadaan benda atau jenazah yang tertimbun hingga kedalaman 100 meter, sehingga sangat berguna untuk operasi SAR dan pascabencana. 

Drone itu menggunakan sistem kontrol canggih untuk menghasilkan data subsurface yang geotagged (ditandai secara spasial), memetakan lapisan tanah, dan mendeteksi jalur bawah tanah.

BRIN pun turut mengembangkan radar bernama Ground-Based Synthetic Aperture Radar (GB SAR) dan radar berbasis Software Defined Radio (SDR) untuk pemantauan struktural yang lebih presisi. Teknologi ini dikembangkan BRIN untuk mendukung mitigasi bencana, arkeologi, dan keamanan. 

Untuk itu, Esti meminta BRIN ikut andil dalam setiap proses pencarian korban bencana alam, dan terlibat aktif pada mitigasi bencana. Ia menilai, teknologi dan inovasi yang dikembangkan BRIN juga dapat berperan dalam upaya penyelemaran lingkungan.

“Dengan BRIN ikut terlibat aktif, artinya upaya menyelamatkan lingkungan semakin bertambah. Alat dan teknologi milik BRIN dapat mengantisipasi terjadinya bencana, dan lingkungan hidup juga dapat terselamatkan dari musibah-musibah yang akan lebih besar mendatang,” papar Esti.

Pimpinan Komisi di DPR yang bermitra dengan BRIN ini pun mendorong adanya regulasi atau kebijakan untuk memaksimalkan peran BRIN dalam upaya mitigasi dan proses pasca-bencana. Dalam hal mitigasi, kata Esti, rekomendasi dari BRIN dapat memungkinkan berbagai terobosan dilakukan untuk mencegah dampak bencana alam.

“Misalnya saja pohon apa yang tepat yang bisa ditanam di lokasi-lokasi tertentu untuk menghadang material saat longsor atau banjir terjadi. Mampu tidak dia menahan bebatuan dan akar-akar untuk tidak membuat longsor,” ucap Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

“BRIN dapat memetakan, termasuk rekomendasi pohon apa yang tidak boleh ditanam karena ada spesifikasi khusus, termasuk akarnya seperti apa. Pemetaan ini penting. Mungkin sudah ada di dokumennya BRIN, jadi kami minta buka dan jadikan itu rekomendasi,” tambah Esti.

Lebih lanjut, Esti juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana. 

“Ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengurangi risiko bencana yang ada di negara kita. Di wilayah tertentu misalnya apakah ada tanaman yang tidak boleh ditanam, misalkan Sawit,” ungkapnya.

“Mungkin disampaikan bahwa sawit itu penting. Baik, sawit itu penting. Tapi boleh ditanam di mana? berapa maksimal luasan boleh ditanami. Saya kira ini juga kebijakan yang memang dari BRIN ini perlu memberikan masukan supaya kebijakannya tepat,” sambung Esti.

Ditambahkan Esti, rekomendasi dari BRIN perlu mendapat dukungan dari Pemerintah.

“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tidak ingin terjadi lagi bencana alam yang bisa diantisipasi, seperti di Aceh dan Sumatera akhir tahun kemarin,” tegasnya.

Apalagi, menurut Esti, para petani sawit sebenarnya juga bersedia mengganti tanaman perkebunan mereka. Hal tersebut didengarnya langsung dari sejumlah petani saat ia berkunjung ke Aceh.

“Waktu kami ke Aceh, saya cukup senang karena ada petani yang mengatakan ‘Bu, termasuk yang di bio-bio kami sudah tidak akan menanam lagi. Kami sadar pohon ini tidak mampu menahan ketika terjadi banjir’. Ini harus jadi perhatian,” sebut Esti.

Esti pun menyatakan Komisi X DPR akan terus memantau perkembangan kebencanaan di Indonesia, yang dapat dimitigasi dengan peran dari BRIN.

“DPR akan terus memastikan agar bagaimana kebutuhan dan keselamatan masyarakat terpenuhi. Baik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” terangnya.

“Dan kami harap semua stakeholder dapat bekerja sama dan bersinergi, demi meminimalisir dampak dari bencana alam, khususnya masyarakat yang menjadi korban,” pungkas Esti.