DPR Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana di Daerah Rawan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam turut menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada para saudara kita yang terdampak dan keluarga yang kehilangan orang tercinta di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita turut berduka. Semoga para korban yang meninggal dunia diterima di sisi-Nya, yang luka-luka cepat sembuh, dan semua yang terdampak diberikan ketabahan," ujar Aprozi Alam dalam keterangannya, Jumat, 28 November 2025.
Ia mengatakan bahwa masyarakat telah diingatkan oleh BNPB akan cuaca ekstrem berpotensi terjadi hingga awal Desember mendatang. Menurutnya, kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan maksimal dari semua pihak.
Personel TNI mengevakuasi warga terdampak banjir di Aceh Tengah
"Saat ini, saudara-saudara kita membutuhkan bantuan logistik, kebutuhan dasar, selimut, obat-obatan, dan trauma healing. Mari kita salurkan bantuan melalui lembaga-lembaga terpercaya sebagai wujud nyata solidaritas Indonesia. Bantuan sekecil apa pun akan sangat berarti untuk meringankan beban mereka," kata dia.
Legislator Golkar Dapil Lampung ini juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memitigasi bencana di masa depan. Aprozi mengusulkan perlunya ada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana pemerintah perlu mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak, seperti jembatan, jalan, dan sekolah, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya.
Selain itu dia juga mendorong perlunya evaluasi dan penegakan hukum Tata Ruang secara menyeluruh di daerah rawan bencana. Menurutnya, penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, terutama di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS), harus dilakukan secara tegas.
Aprozi juga menyarankan perlunya ada penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dalam mengantisipasi bencana. Oleh sebab itu Investasi dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi (seperti banjir dan longsor) di daerah rawan perlu ditingkatkan untuk memberikan waktu evakuasi yang lebih lama bagi warga.
Menurut Aprozi, pemerintah bersama elemen masyarakat lainnya perlu bersinergi melakukan edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan.
Ruas jalan Tarutung, Tapanuli Utara dan Sibolga tertutup longsor dan banjir
Maka itu, sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis komunitas harus lebih digencarkan hingga ke tingkat desa. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan harus menjadi garda terdepan yang paling siap menghadapi dan mengantisipasi dampak bencana.
"Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawal kebijakan serta anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana. Komisi VIII DPR juga terus melakukan komunikasi dengan kepala BNPB dan Kementerian Sosial untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir" tegasnya.
