UPN Veteran Jakarta Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Presiden

 Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Asrofi menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Asrofi menanggapi dinamika pembahasan posisi Polri dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Polri.

Menurut Asrofi, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan semangat reformasi serta amanat konstitusi. Ia menilai, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri membutuhkan garis komando yang jelas agar dapat bekerja efektif, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” ujar Asrofi dalam keterangannya, Selasa, 27 Januari 2026.

Ia menambahkan, berbagai kajian dan masukan terkait reformasi Polri telah menjadi pertimbangan dalam pembahasan tersebut. Karena itu, hasil rapat yang menegaskan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden patut didukung.

Asrofi berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks.

“Dengan posisi yang jelas dan dukungan semua pihak, Polri diharapkan semakin optimal dalam menjaga situasi kamtibmas nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap dirinya menolak wacana institusi Polri berada di bawah kementerian.

Hal itu disampaikan Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Januari 2026. 

"Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian dan kalaupun saya yang jadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," kata Sigit dalam rapat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam RAT Mabes Polri 2025

Menurut Sigit, jika Polri berada di bawah kementerian, maka hal ini sama saja dengan melemahkan institusi Polri. 

"Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot," pungkas Sigit.