Trump Menyerang, China Tetap Tenang

China menghadapi 'serangan sengit' di masa jabatan kedua Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

Meski rivalitas ekonomi dan teknologi menguat, namun realitanya, kedua negara tetap bergantung satu sama lain.

Beberapa hari sebelum genap setahun masa jabatan kedua Presiden AS Donald Trump, China lebih dahulu memamerkan ketahanan ekonominya.

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, China mencatat pertumbuhan sebesar 5 persen di sepanjang 2025, sesuai dengan target tahunan pemerintah.

Data lain yang dirilis pekan lalu juga menunjukkan surplus perdagangan yang mencapai rekor, hampir US$1,2 triliun (sekitar Rp18.800 triliun) dalam setahun. Surplus tersebut didorong oleh lonjakan ekspor ke negara-negara selain AS.

Para analis menilainya sebagai bukti bahwa produk-produk China masih kompetitif secara harga di pasar global, dan sekaligus indikasi bahwa Beijing dinilai berhasil meredam dampak kebijakan dagang Trump.

"[Pemerintahan Trump] mungkin masuk ke Gedung Putih dengan keyakinan bahwa mereka bisa menggunakan daya ungkit ekonomi untuk mendorong China ke arah kebijakan tertentu,” kata Direktur Studi China dari Eurasia Group, Amanda Hsiao, seperti dikutip dari situs DW, Kamis, 22 Januari 2026.

Akan tetapi, lanjut dia, pada kenyataannya Beijing juga memiliki leverage atau instrumen daya ungkit sendiri yang kekuatannya sebanding dengan milik Washington DC.

Pendekatan Donald Trump terhadap China dalam periode keduanya dinilai lebih pragmatis, berbasis persaingan ekonomi dan teknologi, ketimbang ideologi.

Perubahan arah ini tercermin dalam Strategi Keamanan Nasional terbaru Amerika Serikat yang dirilis pada Desember 2025.

Tak lama setelah dilantik, Trump menerapkan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk mengobarkan kembali perang dagang dengan China, yang langsung dibalas Beijing.

Puncak sengketa perdagangan terjadi pada April 2025, dengan AS memberlakukan tarif hingga 145 persen pada barang-barang China.

Kemudian, China merespons dengan menaikkan tarif balasan ke level yang sama, sekaligus memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang (rare Earth).

"Pada dasarnya, kedua pihak sudah mengokang senjata dan saling mengarahkannya satu sama lain. Tapi, kedua negara kemudian menyadari besarnya "rasa sakit bersama” yang ditimbulkan bagi perekonomian masing-masing," jelas Amanda Hsiao.

Setelah putaran awal perundingan dagang pada Mei 2025, kedua belah pihak akhirnya menarik diri dari eskalasi lebih lanjut. Tarif kemudian diturunkan dan saat ini berada di kisaran 30 persen untuk produk masing-masing negara.

"Beijing benar-benar mengambil risiko dengan membalas Trump, pendekatan ini terbukti tepat ketika Washington akhirnya mundur dan memilih detente,” ujar Hsiao, sembari menambahkan bahwa langkah tersebut membuat Beijing kini dapat menilai bahwa sikap kerasnya selama ini merupakan pilihan yang "benar”.

Apa yang bisa diharapkan pada 2026?

Tahun ini, Donald Trump dan Xi Jinping diperkirakan akan bertemu empat kali, antara lain dalam kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing di April, yang kemudian disusul kunjungan balasan Xi ke Washington pada akhir tahun.

Trump dan Xi juga kemungkinan akan menghadiri pertemuan APEC di Shenzhen, China, pada November dan KTT Pemimpin G20 di Miami pada Desember.

Selain kunjungan Donald Trump ke Beijing, China belum mengonfirmasi kehadiran pemimpinnya, Xi Jinping, dalam tiga pertemuan lainnya yang diusulkan.

Para analis yang diwawancarai DW tetap optimis bahwa stabilitas hubungan AS-China akan berlanjut hingga 2026, terutama karena tingkat ketergantungan ekonomi mutual tetap tidak berubah.

Namun, faktor Trump tetap bisa menjadi sumber ketidakpastian, yang pastinya ikut dipertimbangkan Beijing ketika menyusun kepentingan strategisnya.

Diao Daming, profesor studi internasional di Renmin University of China di Beijing, menilai bahwa dibandingkan periode pertama Trump, China kini tampil dengan "kepercayaan diri yang lebih besar” dalam merespons "ketidakpastian potensial dari Washington”.

"Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, China dan AS pada akhirnya telah membangun tingkat "mutual checks and balances” setelah setahun tarik-menarik strategis," kata Diao kepada DW.

Namun, aksi militer Washington belakangan ini, termasuk penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta upaya Trump untuk menguasai Greenland, telah menciptakan "lingkungan yang memungkinkan China meningkatkan praktik-praktik koersifnya".

Meski China kecil kemungkinan mengubah perhitungannya terkait invasi Taiwan—pulau demokratis yang berdaulat namun diklaim sebagai bagian wilayahnya—tindakan Trump dinilai telah memperkuat keyakinan Beijing bahwa kekuatan menentukan kebenaran.

"Beijing, kini, mungkin percaya bahwa mereka dapat meningkatkan tekanan tersebut tanpa menanggung biaya yang signifikan, serta bahwa kekuatan besar dapat mengabaikan hukum internasional,” ujar Amanda Hsiao.