Pidato Trump di Davos Picu Kontroversi, Klaim Greenland dan Kritik Energi Angin China

Amerika Serikat, Pidato Trump di Davos Picu Kontroversi, Klaim Greenland dan Kritik Energi Angin China, Klaim memiliki Greenland usai Perang Dunia II, Klaim AS membayar hampir 100 persen pertahanan NATO, Klaim AS tidak mendapat apa pun dari NATO, Klaim soal energi angin di China adalah penipuan, Klaim Inggris mengambil 92 persen pendapatan minyak Laut Utara

Pidato Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada Rabu (21/1/2026) menuai sorotan.

Dalam pidatonya di hadapan banyak pemimpin dunia itu, Trump kembali menegaskan ambisinya untuk menguasai Greenland.

“Senang sekali bisa kembali ke Davos yang indah, Swiss, dan berbicara di hadapan begitu banyak pemimpin bisnis yang dihormati, begitu banyak teman, dan beberapa musuh,” ujar Trump membuka pidatonya.

Dilansir dari BBC, Rabu (21/1/2026), dalam pidato yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, Trump menyampaikan berbagai pernyataan kontroversial, mulai dari keinginannya mengambil alih Greenland, klaim soal kontribusi Amerika Serikat terhadap NATO, hingga kritik terhadap energi angin dan kebijakan energi sejumlah negara.

Berikut klaim Trump vs fakta yang ada.

Klaim memiliki Greenland usai Perang Dunia II

BBC Verify menemukan sejumlah klaim Trump tidak sesuai dengan fakta.

Salah satunya, dalam pidato itu, Trump kembali menegaskan keinginannya untuk menguasai Greenland, wilayah otonom Denmark, yang menurutnya penting bagi keamanan nasional AS.

Trump menyatakan bahwa setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat telah mengembalikan Greenland kepada Denmark.

“We gave Greenland back to Denmark (Kami memberikan Greenland kembali kepada Denmark)," paparnya.

Ia kemudian menambahkan, “How stupid were we to do that? (Betapa bodohnya kami melakukan itu?)."

Namun faktanya, Greenland bukan milik Amerika Serikat sehingga tidak pernah “dikembalikan”.

Pengadilan internasional pada 1933 telah memutuskan bahwa Greenland merupakan bagian dari Denmark.

Meski AS sempat membangun pangkalan militer dan menempatkan pasukan di Greenland pada 1941 untuk mencegah pendudukan Nazi, kesepakatan tersebut tidak pernah memindahkan kedaulatan wilayah tersebut ke AS.

Klaim AS membayar hampir 100 persen pertahanan NATO

Trump juga mengkritik NATO dengan menyebut Amerika menanggung hampir seluruh biaya pertahanan aliansi tersebut.

“The United States was paying for virtually 100% of Nato (Amerika Serikat membayar hampir 100 persen NATO)," ujarnya.

Ia juga menambahkan, “They didn't pay the 2% and now they're paying the 5% (Mereka tidak membayar 2 persen dan sekarang mereka membayar 5 persen)."

BBC menyebut klaim ini tidak benar. Data NATO menunjukkan bahwa belanja pertahanan AS menyumbang sekitar 62 persen dari total pengeluaran pertahanan NATO pada 2025, bukan hampir 100 persen.

Sementara target belanja 5 persen dari PDB merupakan tujuan jangka panjang hingga 2035, dan saat ini belum ada satu pun negara anggota NATO yang mencapainya.

Klaim AS tidak mendapat apa pun dari NATO

Trump juga mengklaim bahwa AS tidak pernah mendapatkan manfaat dari NATO.

“We've never gotten anything (Kami tidak pernah mendapatkan apa pun)," katanya.

BBC mengingatkan bahwa Pasal 5 NATO menjamin pertahanan kolektif.

AS sendiri pernah mengaktifkan Pasal 5 setelah serangan 11 September 2001, yang kemudian diikuti kontribusi pasukan dan perlengkapan militer dari negara-negara NATO, termasuk Denmark.

Klaim soal energi angin di China adalah penipuan

Trump kembali menyerang energi angin, yang ia sebut sebagai bagian dari “penipuan hijau”.

Ia secara khusus menyinggung China dengan mengatakan, “I have not been able to find any wind farms in China (Saya tidak bisa menemukan satu pun ladang kincir angin di China)."

Pengamat menyebut klaim ini keliru. China justru memiliki salah satu ladang kincir angin terbesar di dunia di Gansu dan merupakan negara penghasil energi angin terbesar secara global.

Klaim Inggris mengambil 92 persen pendapatan minyak Laut Utara

Trump juga mengkritik kebijakan energi Inggris dengan menyatakan, “They make it impossible for the oil companies to go, they take 92% of the revenues (Mereka membuat perusahaan minyak mustahil beroperasi, mereka mengambil 92 persen pendapatan)."

Faktanya, angka tersebut tidak tepat.

Total pajak yang dibayarkan perusahaan minyak dan gas di Laut Utara mencapai sekitar 78 persen dari keuntungan, bukan dari pendapatan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang