Negara Uni Eropa Tolak Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bikinan Trump

Sebagian besar negara-negara anggota Uni Eropa (EU) menolak undangan Amerika Serikat (AS) untuk bergabung di dalam Dewan Perdamaian Gaza, demikian laporan Financial Times, Rabu, 21 Januari 2026. 

Menurut laporan itu, mengutip sumber yang memahami masalah tersebut, banyak kalangan di Eropa khawatir bahwa inisiatif AS bermaksud menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai wahana mengakhiri konflik global. 

Kekhawatiran negara-negara Uni Eropa juga muncul karena undangan keanggotaan Dewan Perdamaian turut disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dilaporkan bersiap menolak undangan Presiden Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, mengutip pejabat Inggris. 

Starmer mengatakan bahwa ia sedang berdiskusi dengan para sekutu mengenai ketentuan Dewan Perdamaian tersebut. 

Namun, para pejabat Inggris mengatakan bahwa Starmer tidak berniat untuk bergabung dengan inisiatif Trump. 

"Posisi resmi kami adalah masih mempertimbangkannya. Namun, Anda tidak perlu menjadi jenius politik untuk menyadari bahwa membayar dana pajak sebesar 1 miliar dolar AS hanya untuk duduk di sebuah dewan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan diterima," kata salah satu pejabat Inggris yang tidak disebutkan namanya. 

"Saya rasa orang-orang tidak akan mendaftar untuk itu," tambahnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dikabarkan menolak undangan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi AS untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza, Palestina. 

Sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron mengatakan kepada BFM TV pada Senin, bahwa Prancis tidak bermaksud "memberikan respons yang menguntungkan" terhadap undangan AS itu. 

Menurut mereka, fungsi Dewan Perdamaian tersebut dianggap terlalu luas dan mencakup kewenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan konflik di wilayah kantong Palestina itu. 

"[Dewan] itu menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan," kata para sumber. 

Kementerian Luar Negeri Prancis juga menyatakan bahwa pihaknya sedang menelaah ketentuan dalam piagam atau dokumen pembentukan dewan itu dan menegaskan kembali komitmen Prancis terhadap Piagam PBB. 

"Piagam PBB tetap menjadi landasan utama multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai harus diutamakan daripada tindakan sewenang-wenang, politik kekuasaan, dan perang," kata kementerian itu.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yang keanggotannya mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner. 

Kemudian, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. 

Presiden Trump juga mengundang pemimpin dari sejumlah negara lain, termasuk Rusia dan Belarus, untuk bergabung ke organisasi rintisannya. 

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan Presiden Putin telah menerima undangan bergabung Dewan Perdamaian. 

Namun, Moskow masih belum mendapat rincian lebih lanjut soal inisiatif tersebut dan mengharapkan klarifikasi lebih lanjut saat berkomunikasi dengan pihak AS, kata Peskov.