Trump Pastikan Bahas Isu Greenland Depan Pemimpin Eropa di KTT Davos

 Konfrontasi yang kian memanas antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO terkait masa depan Greenland diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan para pemimpin dunia di Forum Ekonomi Dunia (WEF) pekan ini di Davos.

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan posisinya pada Senin, dengan menyatakan bahwa kepemilikan Amerika Serikat atas pulau Arktik tersebut adalah sesuatu yang "sangat penting."

Trump menuding Denmark tidak mampu melindungi Greenland secara memadai dan akan membahasnya dengan para pemimpin dunia di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

"Lihat, kami harus memilikinya. Mereka harus menyelesaikan ini. Mereka tidak bisa  melindunginya," kata Trump kepada wartawan, dengan merujuk pada pulau Arktik yang merupakan wilayah otonom Denmark.

Sambil memuji Denmark dan para pemimpinnya, Trump mengatakan, "bahwa Denmark adalah negara yang luar biasa dan saya tahu para pemimpinnya juga baik, tetapi mereka bahkan tidak pergi ke sana"

Trump menyebut pembahasan mengenai Greenland akan dilakukan dengan berbagai pemimpin yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia, yang dimulai Senin di Davos. "Kami akan membicarakannya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Ia menegaskan Greenland "sangat penting", dengan menyinggung kekhawatiran keamanan jangka panjang di kawasan tersebut. "NATO telah memperingatkan Denmark selama sekitar 20 tahun — bahkan lebih, 25 tahun," kata Trump, menyebut Rusia sebagai ancaman dan menambahkan bahwa China juga menjadi tantangan strategis di kawasan Arktik.

"Jadi, kita lihat saja nanti. Namun, bisa saya katakan, Davos akan sangat menarik," katanya.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump mengatakan bahwa setelah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, ia sepakat untuk menggelar pertemuan multipihak di Davos, Swiss. 

"Seperti yang saya sampaikan kepada semua orang, dengan sangat jelas, Greenland sangat penting untuk Keamanan Nasional dan Dunia. Tidak ada jalan untuk mundur -- Dalam hal itu, semua orang setuju!" tulis Trump.

Greenland merupakan wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Trump pertama kali melontarkan gagasan untuk mengakuisisi pulau yang kaya sumber daya mineral itu pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Namun, usulan tersebut berulang kali ditolak oleh para politisi di Denmark dan Greenland.

Ditetang Eropa

Di sisi lain, para pemimpin Eropa terus menentang ambisi Trump dan mempublikasikan langkah-langkah koordinasi mereka terkait isu tersebut. 

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa ia bertemu dengan delegasi anggota kongres AS dari kedua partai untuk membahas perang Rusia di Ukraina serta ketegangan terbaru seputar Greenland.

Von der Leyen menegaskan bahwa ia "menyampaikan perlunya menghormati kedaulatan Greenland dan Kerajaan Denmark secara tegas. Ini sangat penting bagi hubungan transatlantik kita."

Ia juga menyatakan bahwa Uni Eropa "tetap siap untuk terus bekerja sama erat dengan Amerika Serikat, NATO, dan sekutu lainnya, dalam kerja sama erat dengan Denmark, untuk memajukan kepentingan keamanan bersama kita."

Selain isu keamanan, von der Leyen mengatakan pembahasan juga mencakup perdagangan dan investasi transatlantik. "Ini merupakan aset utama bagi perekonomian Uni Eropa dan AS. Tarif bertentangan dengan kepentingan bersama ini," tulisnya. 

Trump sebelumnya menyatakan bahwa kedaulatan AS atas Greenland diperlukan untuk menjamin keamanan Amerika Serikat sekaligus membatasi pengaruh Tiongkok dan Rusia di kawasan Arktik. Meski perjanjian pertahanan tahun 1951 telah memberikan akses militer AS ke Greenland, Trump menilai kesepakatan tersebut tidak lagi memadai.

Sebagai respons, Denmark dan sekutu-sekutu Eropanya berupaya meredakan kekhawatiran mengenai kerentanan Arktik dengan meningkatkan belanja militer dan mengirimkan kontingen kecil pasukan ke Greenland pada pekan lalu. Namun, Trump menafsirkan pengerahan pasukan itu sebagai provokasi.

Presiden AS kemudian mengumumkan penerapan tarif baru sebesar 10 persen terhadap seluruh barang dari delapan negara—Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia—yang mengirimkan pasukan tersebut. Para pemimpin Eropa menanggapi kebijakan itu dengan menyatakan bahwa langkah tersebut berisiko memicu perang dagang transatlantik yang baru.