Profil Sudewo, Bupati Pati Ke-42: Karir, Harta Kekayaan, dan Kontroversi yang Memicu Demo 13 Agustus

Bupati Pati Sudewo tengah menjadi sorotan nasional, bukan karena prestasi, melainkan sejumlah kebijakan yang menuai protes.

Karena kebijakan yang diambil, bupati ke-42 Kabupaten Pati yang resmi menjabat pada 20 Februari 2025 ini didemo masyarakat secara besar-besaran pada 13 Agustus 2025.

Salah satu pemicu aksi demo adalah keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Suasana kian memanas setelah Sudewo secara terbuka menyatakan tidak gentar menghadapi gelombang protes.

"Siapa yang mau menolak, saya tunggu, silakan lakukan. Bukan hanya 5.000, 50.000 orang pun saya hadapi. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan," ucap Sudewo pada Rabu (6/8/2025).

Pernyataan ini membuat masyarakat mantap menggelar aksi,bahkan menuai atensi simpatisan dari berbagai daerah yang mengirim donasi untuk mendukung peserta demo.

Profil Bupati Pati Sudewo

H. Sudewo, ST., MT adalah politikus dari kelahiran di Pati, 11 Oktober 1968.

Riwayat pendidikannya meliputi SD Negeri 1 Slungkep, SMP Negeri 1 Kayen, dan SMA Negeri 1 Pati.

Ia menamatkan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993, lalu meraih gelar S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dalam organisasi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS, Ketua Keluarga Besar Marhaenis, dab Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia.

Perjalanan Karier Bupati Pati Sudewo

Setelah menyelesaikan studi, Sudewo memulai karier di sektor konstruksi sebagai pegawai di PT Jaya Construction selama tahun 1993-1994.

Tak lama kemudian, ia beralih ke jalur pemerintahan sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) Kanwil Bali pada 1994-1995.

Namanya mulai dikenal publik setelah terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali pada tahun 1995-1996.

Kariernya terus menanjak saat ia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1996-1997 dan dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur, tempat ia menjadi PNS hingga 1999.

Setelah itu, ia bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar selama periode 1999-2006.

Kiprah Politik Sudewo

Pada 2002, Sudewo pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono.

Meski gagal meraih kemenangan, ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia semakin aktif dan sempat menjadi koordinator tim sukses Pilkada Jatim 2025 dan koordinator tim sukses Pilgub Jateng pada 2008.

Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra pada tahun 2019.

Karier politiknya semakin kuat saat ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yaitu 2009-2013 dan 2019-2024.

Ia juga dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Puncaknya, pada Pemilu 2024, Sudewo terpilih sebagai Bupati Pati periode 2025-2030, didampingi oleh Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Bupati Pati, Sudewo sat menghadiri kegiatan Sosialisasi Mikroba PA 63 WD 05/Pati yang digelar di Ruang Pragolo, Setda Kabupaten Pati, Rabu (30/7/2025).

Harta Kekayaan Sudewo

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 11 April 2025, Sudewo memiliki harta mencapai Rp 31.519.711.746.

Aset tersebut terdiri dari:

• Tanah dan bangunan senilai Rp 17,03 miliar di Solo, Jogja, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban. Properti di Bogor bernilai Rp 3,6 miliar, sedangkan bangunan di Depok Rp 1,5 miliar.
• Kendaraan senilai Rp 6,33 miliar, meliputi BMW X5 2023 Rp 1,9 miliar, Toyota Alphard 2024 Rp 1,7 miliar, Toyota Land Cruiser 2019 Rp 1,9 miliar, Mitsubishi Pajero Sport Jeep 2019 Rp 287 juta, Toyota Harrier Jeep 2014 Rp 400 juta, dan Toyota Innova 2013 Rp 120 juta.
• Aset harta bergerak Rp 795 juta.
• Surat berharga Rp 5,39 miliar.
• Kas dan setara kas Rp 1,96 miliar.

Sudewo melaporkan tidak memiliki utang, sehingga kekayaan bersihnya tetap Rp 31,5 miliar.

Kebijakan yang Menuai Kontroversi

Sejak menjabat, Sudewo mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memicu perdebatan publik.

Suasana posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati, Senin (11/8/2025) siang. Aliansi memasang spanduk raksasa bertuliskan permintaan pada Presiden Prabowo untuk memecat Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

1. Pemangkasan pegawai honorer RSUD Soewondo

Pada Maret 2025, ia memerintahkan pengurangan tenaga non-ASN di RSUD RAA Soewondo karena dinilai berlebih.

"Pengurangan pegawai non-ASN atau pegawai honorer di Rumah Sakit Soewondo harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Jumlahnya (tenaga honorer) sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an," kata Sudewo, Sabtu (22/3/2025).

2. Larangan sound horeg

Pada Mei 2025, Sudewo melarang penggunaan sound horeg di Pati. Kebijakan ini memicu protes hingga akhirnya dicabut.

3. Kenaikan PBB 250 persen

Kebijakan ini menjadi puncak kontroversi. Sudewo berdalih kenaikan PBB untuk meningkatkan pendapatan daerah demi perbaikan infrastruktur.

Setelah menuai penolakan, kebijakan ini dibatalkan.

4. Pernyataan tak gentar didemo

Ucapan Sudewo pada 6 Agustus 2025 menambah tensi politik di Pati. Meski sudah meminta maaf, masyarakat tetap menggelar aksi pada 13 Agustus 2025.

5. Wacana lima hari sekolah

Sudewo menerbitkan surat edaran sekolah lima hari dengan alasan memberi ruang pengembangan potensi anak.

Kebijakan ini ditolak karena dianggap mengganggu kegiatan TPQ dan madrasah diniyah, lalu dicabut.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul "Profil dan Kontroversi Sudewo Bupati Pati, Akan Didemo Masyarakat Besok Rabu 13 Agustus", dan "Laporan Harta Kekayaan Sudewo Bupati Pati Viral karena Naikkan PBB 250 Persen, Punya 6 Mobil Mewah". 

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!