PBB Peringatkan Trump Patuhi Aturan Teritorial Imbas Rencana Ambil Alih Greenland

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan Amerika Serikat untuk mematuhi Piagam PBB di tengah rencana Washington untuk "mengambil alih" Greenland serta ancaman penerapan tarif terhadap negara-negara yang menentang langkah tersebut.

“Anda sangat menyadari bahwa posisi kami mencakup penghormatan terhadap Piagam PBB, yang menegaskan kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara anggota,” kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq kepada wartawan pada dikutip Sabtu, 17 Januari 2026.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mempertimbangkan pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang tidak menerima klaim AS atas Greenland.

Trump telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat, dengan alasan kepentingan strategis bagi keamanan nasional dan pertahanan "dunia bebas", termasuk menghadapi ancaman dari negara seperti China dan Rusia.

Otoritas Denmark dan Greenland memperingatkan Amerika Serikat agar tidak merebut pulau tersebut.

Selain itu, pemerintah Denmark dan Greenland menegaskan bahwa mereka mengharapkan penghormatan terhadap integritas teritorial bersama yang dimiliki kedua pihak. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat, 16 Januari 2026, mengancam akan pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang menentang upaya AS mengambialih Greenland dari Denmark.

Trump menyampaikan pernyataan tersebut setelah menggambarkan ancamannya terhadap sekutu-sekutu Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, dengan tarif 25 persen jika mereka tidak membayar lebih untuk obat resep.

"Saya mungkin akan mengenakan tarif terhadap negara-negara lain jika mereka tidak mendukung soal Greenland, karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional," kata Trump.

Pernyataan presiden tersebut muncul satu hari setelah pasukan dari berbagai negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia, tiba di Greenland di tengah meningkatnya seruan Trump agar AS mengendalikan wilayah tersebut.

Pada hari Rabu, Denmark mengumumkan akan meningkatkan kehadiran militernya di dan sekitar Greenland.

Wakil Presiden Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio bertemu dengan perwakilan dari Denmark dan Greenland di Gedung Putih pada hari Rabu, tetapi kedua pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai masa depan Greenland.

Trump mengatakan beberapa jam sebelum pertemuan bahwa apa pun yang kurang dari kendali AS atas Greenland adalah "tidak dapat diterima."

Gagasan Donald Trump terkait Greenland pertama kali mencuat pada 2019, ketika ia masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di periode pertama. Saat itu, Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya Amerika Serikat membeli Greenland dari Denmark.

Presiden AS Donald Trump saat memaparkan operasi Absolute Resolve di Venezuela

Trump melihat Greenland sebagai aset strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya persaingan global di kawasan Arktik, termasuk dengan Rusia dan China. AS sendiri telah lama memiliki kehadiran militer di Greenland melalui Pangkalan Udara Thule.

Namun, pernyataan Trump menuai penolakan keras dari Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut ide tersebut sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal” dan menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Pemerintah Greenland juga menolak gagasan tersebut, menekankan hak rakyat Greenland untuk menentukan masa depan mereka sendiri. (ant)