Demokrasi AS di Era Trump Jadi Bahan Refleksi Akademik

Peran institusi dan pendidikan publik menjadi salah satu isu yang dibahas dalam seminar akademik bertajuk American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn? yang digelar di Kampus Semanggi, Jakarta. Kegiatan ini mengangkat dinamika demokrasi presidensial Amerika Serikat sebagai bahan kajian akademik.

Seminar tersebut diselenggarakan sebagai forum diskusi untuk memahami bagaimana sistem demokrasi bekerja dalam konteks kepemimpinan tertentu. Pembahasan diarahkan untuk melihat proses dan mekanisme demokrasi secara komparatif.

Direktur Eksekutif Institute of Public Policy (IPP) Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, menyampaikan bahwa kemunduran demokrasi kerap bermula dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi negara. Ia merujuk pandangan ilmuwan politik Larry Butler yang menyebut erosi demokrasi lebih sering terjadi dari elite kekuasaan.

“Erosi demokrasi lebih sering terjadi dari atas, ketika prosedur dan tata kelola kekuasaan tidak dijaga secara akuntabel,” kata Salvatore, dikutip Senin 12 Januari 2026. Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut tidak bertujuan meniru praktik politik negara lain, melainkan menarik pembelajaran yang relevan bagi Indonesia.

Diskusi juga menempatkan pendidikan kebijakan publik sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pendidikan tersebut dipandang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap kerja institusi dan proses pengambilan keputusan publik.

Pembicara utama, Thomas Pepinsky dari Cornell University, menyampaikan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus berlangsung dan diuji oleh waktu. Menurutnya, sistem presidensial memiliki tantangan tersendiri karena kewenangan eksekutif yang relatif besar.

“Demokrasi bukan titik akhir, melainkan perjalanan yang menuntut keterlibatan aktif warga dan institusi yang kuat untuk menjaganya,” ujar Thomas. Ia menambahkan bahwa mekanisme pengawasan menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan.

Thomas juga menyoroti pentingnya checks and balances dalam sistem pemerintahan demokratis. Ia menyebut bahwa tanpa mekanisme tersebut, konsentrasi kekuasaan berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kebijakan publik disebut berperan untuk memastikan pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip demokrasi. Aspek keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum menjadi bagian dari pembahasan dalam diskusi tersebut.