Senat AS Jegal Ambisi Trump untuk Invasi Venezuela

 Parlemen Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 8 Januari 2026, meloloskan sebuah resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap Venezuela. Langkah ini mencerminkan meningkatnya penolakan terhadap ambisi Trump yang kian luas di kawasan Belahan Barat.

Resolusi kekuasaan perang tersebut disahkan dengan perolehan suara 52-47, didukung oleh seluruh senator Demokrat serta lima anggota Partai Republik. Pemungutan suara ini sekaligus memastikan bahwa resolusi tersebut akan diajukan kembali pekan depan untuk tahap pengesahan akhir.

Meski demikian, peluang resolusi ini menjadi undang-undang dinilai sangat kecil, mengingat Trump harus menandatanganinya setelah disetujui oleh DPR yang saat ini dikuasai Partai Republik.

Kendati begitu, pemungutan suara ini dipandang sebagai sinyal penting yang menunjukkan kegelisahan sebagian anggota Partai Republik, terutama setelah militer AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi malam hari yang mengejutkan.

Pemerintahan Trump kini berupaya menguasai sumber daya minyak Venezuela sekaligus struktur pemerintahannya. Namun, jika resolusi kekuasaan perang tersebut berlaku, setiap aksi militer lanjutan terhadap negara Amerika Selatan itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kongres.

"Bagi saya, ini semua tentang melangkah maju," kata Senator Missouri Josh Hawley, salah satu dari lima senator Republik yang mendukung resolusi tersebut.

"Jika presiden memutuskan, ‘Anda tahu apa? Saya perlu menempatkan pasukan di Venezuela.’ Saya pikir itu akan membutuhkan campur tangan Kongres,"

Empat senator Republik lainnya yang mendukung resolusi ini adalah Rand Paul dari Kentucky, Lisa Murkowski dari Alaska, Susan Collins dari Maine, serta Todd Young dari Indiana.

Trump menanggapi langkah mereka dengan keras melalui media sosial, menyatakan bahwa para senator tersebut "seharusnya (mereka) tidak pernah terpilih lagi" dan bahwa suara mereka "sangat menghambat Pertahanan Diri dan Keamanan Nasional Amerika".

Sebelumnya, Partai Demokrat berulang kali gagal meloloskan resolusi serupa dalam beberapa bulan terakhir, seiring meningkatnya tekanan Trump terhadap Venezuela. 

Namun, para legislator menilai situasi kini berbeda setelah penangkapan Maduro dan pernyataan Trump yang mengisyaratkan target penaklukan lain, seperti Greenland.

"Ini bukan hanya suara prosedural. Ini adalah penolakan yang jelas terhadap gagasan bahwa satu orang dapat secara sepihak mengirim putra dan putri Amerika ke medan perang tanpa Kongres, tanpa perdebatan," kata Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, asal New York.

Tanggapan Parlemen AS atas Operasi di Venezuela

Para pemimpin Partai Republik mengakui bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan sebelumnya terkait penggerebekan Sabtu pagi yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Namun, sebagian besar menyatakan kepuasan setelah menerima pengarahan rahasia dari pejabat tinggi pemerintahan mengenai operasi tersebut.

Senator Tim Kaine dari Virginia, yang memaksa dilakukannya pemungutan suara atas resolusi ini, mengatakan ia meyakini banyak anggota Partai Republik terkejut dengan hasilnya.

Menurut Kaine, pernyataan Trump baru-baru ini kepada The New York Times yang mengisyaratkan pengawasan AS di Venezuela dapat berlangsung selama bertahun-tahun—ditambah rincian yang diungkap dalam pengarahan rahasia—mendorong sejumlah anggota parlemen menyimpulkan bahwa "ini terlalu besar untuk dibiarkan dilakukan oleh seorang presiden tanpa Kongres".

Pemerintahan Trump selama berbulan-bulan menggunakan berbagai pembenaran hukum yang terus berkembang untuk operasinya di Amerika Tengah dan Selatan, mulai dari penghancuran kapal yang diduga mengangkut narkoba di bawah otorisasi perang global melawan terorisme hingga penangkapan Maduro dalam operasi yang tampak sebagai penegakan hukum untuk mengadilinya di AS.

Meski demikian, para pemimpin Partai Republik secara umum tetap memberikan dukungan kepada Trump.

"Saya pikir presiden setidaknya telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap perdamaian melalui kekuatan, terutama di belahan bumi ini," kata Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dari South Dakota. "Saya pikir Venezuela telah menerima pesan itu dengan jelas dan tegas."

Pemungutan suara atas resolusi serupa pada November lalu hampir gagal meraih mayoritas. Saat itu, Paul dan Murkowski menjadi satu-satunya senator Republik yang mendukung langkah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Senator Todd Young mengatakan bahwa ia mendukung operasi penangkapan Maduro, tetapi merasa khawatir dengan pernyataan Trump bahwa pemerintahannya kini "mengelola" Venezuela.

"Tidak jelas apakah itu berarti bahwa kehadiran militer Amerika akan diperlukan untuk menstabilkan negara tersebut," ujar Young, seraya menambahkan bahwa ia yakin sebagian besar konstituennya tidak siap untuk mengirim pasukan AS dalam misi semacam itu.

Sementara itu, anggota DPR dari Partai Demokrat juga mengajukan resolusi serupa pada Kamis yang sama.