Desakan Status Bencana Nasional Menguat, Korban Banjir di Sumatera Terus Bertambah

Desakan agar pemerintah menetapkan banjir bandang dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional semakin menguat seiring meningkatnya jumlah korban dan kerusakan infrastruktur di tiga provinsi terdampak: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Mulyadi, meminta pemerintah pusat tidak menunda keputusan tersebut, mengingat skala bencana yang dinilai telah memenuhi parameter nasional.

“Kami dari Fraksi Demokrat meminta pemerintah segera menetapkan musibah yang terjadi di Sumatra sebagai bencana nasional,” ujar Mulyadi dalam wawancara dengan Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).

Menurutnya, dampak bencana yang meluas, tingginya jumlah korban jiwa, besarnya kerusakan infrastruktur, serta gangguan layanan publik sudah cukup untuk menaikkan status penanganan.

“Tidak hanya kerusakan infrastruktur yang parah, tetapi juga besarnya kerugian materi, korban jiwa, serta efek sosial ekonomi yang dialami masyarakat,” kata Mulyadi.

Ia menilai penetapan status bencana nasional akan mempercepat pengerahan sumber daya negara, mulai dari pendanaan, koordinasi antar-kementerian, distribusi logistik, hingga relawan dan personel SAR.

“Penetapan status ini akan memudahkan proses koordinasi dalam tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak,” tambahnya.

Partai Demokrat, lanjut Mulyadi, memastikan akan mengerahkan sumber daya internal untuk membantu masyarakat terdampak. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan bencana hingga kondisi pulih.

Data Korban Terus Bertambah

Hingga Sabtu (29/11/2025), situasi di lapangan menunjukkan peningkatan jumlah korban.

Polda Sumatera Utara mencatat 147 orang meninggal dunia dan 174 orang masih hilang akibat banjir dan longsor. Selain itu, ada 32 warga luka berat, 722 luka ringan, serta 28.427 orang mengungsi.

“Untuk sementara, sebanyak 147 orang meninggal dunia dan dalam pencarian sebanyak 174 orang,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan.

Sebanyak 3.553 personel polisi telah dikerahkan untuk membantu evakuasi, pencarian, serta distribusi logistik, dibantu bantuan dari Mabes Polri yang dikirim menggunakan pesawat CN-295.

Sementara itu, BNPB sebelumnya merilis angka berbeda, yaitu 116 korban jiwa dan 42 orang hilang hingga Jumat (28/11/2025), dengan Tapanuli Tengah menjadi wilayah terdampak paling parah.

Respons Pemerintah Pusat

Presiden Prabowo Subianto menanggapi desakan penetapan status bencana nasional dengan menyatakan bahwa pemerintah masih memantau perkembangan kondisi di lapangan.

"Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya," kata Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.

Prabowo memastikan bahwa pemerintah tidak menunda pengiriman bantuan, meski status bencana nasional belum ditetapkan.

“Kita kirim bantuan terus,” ujarnya.

Penanganan bencana di Sumatera kini memasuki fase kritis. Dengan akses jalan yang masih terputus di sejumlah titik dan komunikasi belum sepenuhnya pulih, masyarakat berharap keputusan pemerintah dapat mempercepat pemulihan dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang