Aceh Kembali Perpanjang Status Darurat Bencana, Penanganan Tiga Kabupaten Belum Tuntas
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, kembali menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh selama tujuh hari ke depan.
Perpanjangan status tanggap darurat bencana yang keempat kalinya ini berlaku mulai 23 hingga 29 Januari 2026 guna memastikan penanganan berjalan optimal.
"Saya, selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, hingga 29 Januari 2026," kata Mualem di Banda Aceh, Kamis (22/1/2026), dikutip dari Antara.
Penanganan Darurat Tiga Kabupaten Masih Belum Tuntas
Mualem menjelaskan, penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 terkait perpanjangan status darurat bencana di Aceh.
Pertimbangan lainnya adalah kondisi penanggulangan bencana di lapangan yang belum sepenuhnya rampung, serta masih adanya warga terdampak di sejumlah wilayah.
Menurut Mualem, penanganan darurat di beberapa daerah seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya masih belum sepenuhnya tuntas.
Sebaran korban terdampak dan kondisi infrastruktur menjadi alasan utama perlunya perpanjangan masa tanggap darurat.
Langkah ini diambil untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk ke gampong-gampong yang sulit dijangkau.
Mualem menegaskan, perpanjangan status tanggap darurat juga bertujuan mempercepat pemulihan kehidupan warga, mulai dari sektor pendidikan, permukiman, hingga aktivitas ekonomi.
"Seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal," terangnya.
Perhatian Khusus untuk Kecamatan Sawang di Aceh Utara
Dalam arahannya, Mualem memberikan perhatian khusus kepada warga Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang masih menghadapi kondisi darurat.
Wilayah tersebut membutuhkan pembangunan delapan jembatan darurat agar akses transportasi masyarakat kembali normal.
"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," katanya.
Instruksi Percepatan Penanganan dan Distribusi Logistik
Sejalan dengan perpanjangan status tanggap darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan para pemangku kepentingan untuk segera menjalankan langkah strategis di lapangan.
Fokus penanganan diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Mualem juga menekankan pentingnya percepatan distribusi bantuan ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang.
Ia menargetkan dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) dapat diselesaikan paling lambat 2 Februari 2026.
"Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan," pungkas Mualem.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
