MUI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor di Sumatrea Sebagai Bencana Nasional

Mobil diterjang banjir di Sumatera Utara
Mobil diterjang banjir di Sumatera Utara

 Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar meminta pemerintah untuk segera menetapkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Penetapan status ini dinilai penting mengingat dampak banjir dan longsor di Sumatera ini memakan korban jiwa, serta menimbulkan kerugian.

”Banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini telah meluluhlantakan seluruh infrakstruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar, dikutip dari situs resmi MUI, Rabu 3 Desember 2025.

Atas dasar pertimbangan itulah, Ketua Umum MUI berharap agar pemerintah segera menaikkan status dan level bencana di Sumatra ini sebagai Bencana Nasional agar mendapatkan penanganan secara komprehensif. Bahkan, ada beberapa daerah terdampak bencana yang belum bisa diakses relawan karena tingkat kerusakan jalur transportasi yang sangat parah sehingga terpaksa menggunakan jalur udara. 

KH Anwar menyadari bahwa untuk menetapkan status sebagai Bencana Nasional membutuhkan kajian sangat mendalam, tapi dia percaya bahwa tim seperti BNPB akan dapat memberikan masukan yang cukup komprehensif kepada Presiden Prabowo.

“Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar bisa memberikan laporan tentang sıtuasi di lapangan seobjektif mungkin agar Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa sıtuasi di lapangan benar-benar darurat,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketum MUI juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membantu meringankan beban korban bencana di Sumatra. Kiai Anwar juga mengingatkan agar bantuan itu tetap dikoordinasikan dengan petugas di lapangan agar tidak terjadi penumpukan bantuan.

“Koordinasi ini sangat penting agar ada pemerataan bantuan terhadap para korban. Terutama para korban yang berada di daerah-daerah yang terisolasi karena terputusnya akses jalan,”katanya. 

Sebagai informasi, hingga Rabu pagi 3 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban tewas dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bertambah menjadi 753 orang.

Sementara itu, berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut. Rinciannya korban meninggal di Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 301 orang dan korban hilang 163 orang.