Dicari Massa Demo Tuntut Tutup PT TPL, Bobby: Saya di Istana Negara Jakarta, Penuhi Undangan Presiden

 Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi tudingan bahwa dirinya menghindari massa aksi yang menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada Senin, 10 November 2025.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadirannya bukan karena kabur, melainkan karena sedang menghadiri undangan resmi dari Istana Presiden di Jakarta.

"Saya kan kemarin diundang istana ya, jadi saya baca (berita katanya) gubernur kabur. Saya bukan kabur, saya diundang ke istana karena ada salah satu pahlawan dari Sumut, dari Simalungun, diberi gelar pahlawan oleh Bapak Presiden," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (12/11/2025).

Menurut Bobby, undangan tersebut juga ditujukan kepada gubernur lain yang mengusulkan tokoh daerahnya menjadi pahlawan nasional.

"Pemerintah daerah yang mengusulkan (tokohnya jadi pahlawan), itu diundang, bupati sama gubernur. Jadi saya bukan kabur," tambahnya.

Mengapa Bobby Tidak Menemui Massa Aksi?

Pada hari unjuk rasa berlangsung, ribuan warga berkumpul di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut penutupan PT TPL yang beroperasi di Kabupaten Toba. Namun, mereka kecewa karena Bobby tidak hadir.

Massa hanya ditemui oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, yang sempat menunjukkan undangan dari Istana sebagai bukti ketidakhadiran Bobby.

Meski demikian, para demonstran tetap menolak dan hanya ingin berbicara langsung dengan sang gubernur.

Menanggapi hal itu, Bobby menyampaikan bahwa ia berencana meninjau langsung ke lokasi TPL sebagai bentuk tanggung jawabnya.

"Jadi nanti perjanjiannya saya akan datang ke sana," ujarnya.

Apakah Pemprov Bisa Menutup PT Toba Pulp Lestari?

Massa aksi membentangkan spanduk Tutup TPL saat unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (10/11/2025).

Bobby menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk menutup PT Toba Pulp Lestari secara langsung.

Menurutnya, izin dan pencabutan izin operasional perusahaan berada di tangan pemerintah pusat.

"Pemerintah provinsi hanya bisa merekomendasikan karena yang memberi izin dan mencabut izinnya itu pemerintah pusat, jadi yang disampaikan hanya rekomendasi," tegasnya.

Ketika ditanya apakah Pemprov Sumut akan mengajukan rekomendasi penutupan, Bobby mengatakan pihaknya masih mengkaji opsi terbaik.

"Misalnya (rekomendasinya) ada penutupan atau penciutan (wilayah operasional). Kan luasan (operasional TPL) bisa dikurangi, bisa kami bagikan ke masyarakat sebagian lahannya, tapi misalnya tetap bisa beroperasi. (Intinya) ini lagi kami kaji, apakah penutupan atau penciutan dari luar area lahan dia," ujarnya.

Gubernur Bobby menegaskan bahwa ia memahami keresahan masyarakat terkait dampak lingkungan dari aktivitas TPL.

Namun, ia juga meminta agar kebijakan tidak diambil secara terburu-buru karena menyangkut nasib ribuan pekerja.

"Ya kami sampaikan dari kemarin, untuk persoalan TPL ya memang kalau mengganggu tentu kami sangat mendukung (ditutup). Tapi, di sana ada 11.000 tenaga kerja. Ini harus bisa-bisa kami ambil kesimpulan," katanya.

Apa Kata Warga dan Aktivis Lingkungan?

Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara, Pastor Walden Sitanggang, menilai pernyataan Bobby sebelumnya kurang sensitif terhadap penderitaan masyarakat yang terdampak aktivitas TPL.

"Kami ingin supaya Bobby hati-hati memberi statement di tengah luka yang sangat menganga ini, di tengah derita masyarakat ini," kata Walden.

Massa aksi menilai kehadiran PT Toba Pulp Lestari selama hampir empat dekade telah menyebabkan kerusakan hutan secara masif, memicu konflik agraria, dan menimbulkan bencana ekologis di berbagai wilayah. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera bersikap tegas.

Menanggapi gelombang demonstrasi dan tudingan masyarakat, Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat.

"Seluruh kegiatan PT TPL telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah," ujarnya.

Salomo juga menambahkan bahwa perusahaan terus melaksanakan program kemitraan kehutanan sebagai upaya penyelesaian klaim tanah adat secara dialogis dan terstruktur. Ia menegaskan, TPL terbuka untuk berdialog dengan semua pihak guna mencari solusi terbaik.

Bobby Nasution menyatakan akan menindaklanjuti hasil kajian Pemprov Sumut terkait rekomendasi terhadap TPL.

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

"Kami ingin ambil keputusan yang paling adil. Lingkungan harus dijaga, tapi masyarakat juga harus tetap bisa bekerja," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Tak Temui Massa Demo Tuntut Tutup PT TPL, Bobby: Saya Bukan Kabur...".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.