Janjikan Warga AS Dapat Deviden Rp33 Juta dari Pungutan Tarif, Ekonom Sebut Trump Lebay!
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan warga AS akan menerima cek “dividen” sebesar 2.000 dolar AS (Rp33,3 juta) yang bersumber dari pendapatan tarif impor, sisa dari penerimaan tarif yang besar itu akan digunakan untuk membantu membayar utang nasional AS.
"Seluruh uang yang tersisa dari pembayaran 2.000 dolar AS untuk warga berpenghasilan rendah dan menengah di Amerika Serikat, yang berasal dari pendapatan tarif besar yang masuk ke negara kita dari negara-negara asing, akan digunakan untuk secara signifikan mengurangi utang nasional," tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social, Senin, 10 November 2025.
Trump sebelumnya mengusulkan pemberian 2.000 dolar AS kepada sebagian besar warga AS, yang akan dibiayai melalui penerimaan tarif dari negara lain yang meningkat selama masa pemerintahannya. Namun, hingga kini hanya sedikit rincian yang diungkap terkait rencana pembayaran tersebut.
"Dividen minimal 2.000 dolar AS per orang (tidak termasuk warga berpenghasilan tinggi) akan dibayarkan kepada semua orang," tulis Trump dalam unggahan lain di Truth Social, Minggu, 9 November 2025.
"Kita menerima triliunan dolar dan segera akan mulai membayar utang besar kita, yang kini mencapai 37 triliun dolar AS (Rp616,7 kuadriliun). Rekor investasi terjadi di Amerika Serikat, pabrik-pabrik dan fasilitas produksi baru bermunculan di berbagai tempat," lanjutnya.
Trump Berlebihan
Namun, sejumlah ekonom menilai Trump melebih-lebihkan jumlah penerimaan tarif tersebut. Mereka memperkirakan pendapatan itu mungkin tidak cukup untuk membiayai pembayaran dividen 2.000 dolar AS, apalagi untuk secara signifikan mengurangi utang nasional AS.
Sebuah artikel opini di Wall Street Journal yang dipublikasikan pada Minggu menggambarkan rencana Trump sebagai "momen pembelajaran bagi kelas logika di SMA."
"Mulailah dengan kontradiksi bahwa Tuan Trump dapat membayar rabat tarif dan melunasi utang nasional. Defisit anggaran federal tahunan sekitar 1,8 triliun dolar AS bahkan dengan pendapatan dari tarif, jadi membayar rabat justru akan menambah utang nasional, bukan menguranginya," tulis artikel tersebut.
Artikel tersebut juga mempertanyakan alasan pemerintah AS memberikan kompensasi kepada warganya atas kenaikan harga akibat tarif. Artikel itu menyoroti bahwa jika tarif benar-benar membawa manfaat, seharusnya para pembayar pajak dapat menerimanya tanpa perlu mendapatkan rabat.
Para ekonom berargumen bahwa beban tarif sebagian besar ditanggung oleh konsumen AS. Menurut analisis Goldman Sachs pada Oktober lalu, enam bulan setelah kebijakan tarif Trump diberlakukan, konsumen AS sudah menanggung hingga 55 persen dari total biayanya.
Selama akhir pekan, menanggapi unggahan Trump, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyarankan bahwa mungkin tidak akan ada pembayaran tunai, melainkan bentuk pengurangan pajak.
"Bisa jadi itu berupa penurunan pajak seperti yang ada dalam agenda presiden - tanpa pajak atas tip, lembur, dan jaminan sosial, serta penghapusan pajak untuk pinjaman kendaraan. Semua itu merupakan pengurangan pajak besar yang dibiayai melalui rancangan undang-undang pajak," kata Bessent kepada ABC News.
Pada hari yang sama, Trump juga menyebut orang-orang yang menentang kebijakan tarifnya sebagai “orang bodoh.”
Menurut laporan Departemen Keuangan AS pada September, penerimaan tarif tahun ini mencapai 195 miliar dolar AS (Rp3,2 kuadriliun). Dari Februari hingga September - sebagian besar selama masa jabatan Trump di Gedung Putih tahun ini - sekitar 176 miliar dolar AS (sekitar Rp2,9 kuadriliun) tarif telah masuk ke kas Departemen Keuangan.
Per November, total utang nasional Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi, yakni 38,12 triliun dolar AS (Rp636,1 kuadriliun).
