Bukan Bolos, Anggota DPRD Bogor Golkar Absen karena Sakit dan Hamil Risiko Tinggi
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Golkar, Desy Yanthi Utami, memberikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah rapat paripurna.
Lewat pernyataan staf tenaga ahlinya, Arief Muhammad Rivai, Desy disebut tengah menjalani perawatan medis sejak April 2025 akibat sakit serius yang diperparah oleh kehamilan berisiko tinggi.
"Kondisi memang benar adanya sedang sakit sejak April 2025. Berdasarkan surat keterangan sakit dari RS Pondok Indah tertanggal 16 April 2025, Bu Dea diminta untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dan menjalankan istirahat secara intensif," ujar Arief dalam keterangan tertulis di Bogor.
Arief menambahkan, saat menjalani masa pemulihan, dokter menemukan Desy sedang hamil. Namun kondisi janinnya masuk kategori risiko tinggi sehingga dokter kembali mengeluarkan rekomendasi agar ia beristirahat penuh.
Surat keterangan terbaru dari RS Pondok Indah tertanggal 11 Agustus 2025 pun menguatkan kondisi tersebut.
“Dengan adanya diagnosis ini, Bu Dea mengambil sikap untuk tidak berkegiatan dan menjalani proses pengobatan secara intensif. Rekomendasi dokter juga meminta agar tidak melakukan aktivitas berat,” lanjut Arief.
Menurut Arief, seluruh dokumen medis sudah disampaikan kepada DPRD Kota Bogor, baik kepada Fraksi Golkar, Badan Kehormatan (BK), maupun Sekretariat DPRD. Namun, detail kondisi kesehatan Desy tidak bisa dipublikasikan demi menghormati hak privasi rekam medisnya.
Walau tidak bisa hadir di rapat paripurna, tim Desy disebut tetap menjalankan pelayanan kepada masyarakat di daerah pemilihannya.
“Kami mewakili Bu Dea, meminta doa dan dukungan warga Kota Bogor agar kondisinya bisa membaik dan bisa kembali menjalani mandat sebagai anggota DPRD,” kata Arief.
Desy Yanthi Utami diketahui merupakan anggota DPRD Kota Bogor periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan I (Bogor Timur–Tengah). Ia terpilih pada Pemilu 2024 dengan perolehan 3.863 suara.
Sebelumnya, Desy sempat menjadi sorotan karena absen dalam belasan rapat paripurna meski tetap menerima gaji dan tunjangan bulanan sebagai legislator.
Ketua BK DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menyebut ketidakhadiran Desy tercatat dalam rentang delapan hingga lebih dari sebelas kali rapat.
"Kalau di dokumen kita itu kan ada 11 kali, maksudnya bolos kerja itu tidak hadir paripurna," jelas Safrudin saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, komunikasi langsung dengan Desy sulit dilakukan karena masa pemulihannya cukup panjang. Informasi yang diterima BK sejauh ini hanya melalui Fraksi Golkar.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
