Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD NasDem Jadi Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Wewenang! Tapi Tidak Ditahan

Penanganan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2025, memasuki babak baru.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, serta anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem, Rendiana Awangga, sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 75 saksi dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup kuat.

“Telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka,” kata Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, dalam keterangannya, Rabu, 10 Desember 2025.

Irfan menjelaskan, kedua pejabat tersebut diduga secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di berbagai OPD Kota Bandung.

“Selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan,” tuturnya.

Atas perbuatannya, Erwin dan Rendiana disangkakan Pasal 12 huruf e UU 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Jo Pasal 55 KUHP, serta pasal subsidiar Pasal 15 Jo Pasal 12 huruf e UU yang sama. Irfan menegaskan bahwa penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan.

"Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang turut terlibat," ujarnya.

Meski telah resmi menyandang status tersangka, Kejaksaan Negeri Bandung memutuskan belum menahan Wakil Wali Kota Erwin dan anggota DPRD Rendiana Awangga. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bandung, Ridha Nurul Ihsan mengungkap alasannya.

“Terkait dengan dilakukan penahanan atau tidaknya seperti itu. Sampai dengan saat ini kedua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan seperti itu,” kata Ridha.

Ridha menjelaskan, penahanan pejabat daerah tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada prosedur yang mewajibkan penyidik berkoordinasi dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Mengingat dan mempertimbangkan ada perlu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah mendapatkan persetujuan seperti itu dari Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Dia menambahkan, proyek yang diduga diminta oleh Erwin dan Rendiana tersebar di sejumlah SKPD Pemkot Bandung. Namun, detailnya belum bisa diungkap ke publik.

“Nah, beberapa proyek yang diminta serta beberapa dinas ya. Kami belum bisa menyebutkan semua detail karena ini sudah masuk kepada materi dari penyidikan. Yang bisa kami sampaikan adalah beberapa proyek di beberapa SKPD di Pemerintah Kota Bandung saja seperti itu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin diperiksa selama tujuh jam lamanya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.

Yang bersangkutan ternyata diperiska terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2025.

Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo mengungkap, pemeriksaan dilakukan hari ini di kantor Kejari Kota Bandung oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus.

“Kami akan menyampaikan siaran pers terkait kegiatan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan pada Pemerintahan Kota Bandung tahun 2025,” kata Irfan usai memberikan keterangan pers di Bandung.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung meluruskan kabar soal adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kalau yang benar adalah dilakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota Bandung, Erwin.

"Gak ada OTT, itu diperiksa perkara biasa," kata Anang, Kamis, 30 Oktober 2025.