Berkaca Demo Akhir Agustus yang Buat Kerusakan Fasilitas Umum, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini
Terkait hal ini, Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan agar aksi seharusnya menjadi sebuah momentum untuk mewujudkan demokrasi yang aman dan damai, serta tidak menggangu aktivitas dan produktifitas masyarakat.
Oleh sebab itu, ITW meminta kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan lokasi atau tempat yang bisa dijadikan sebagai 'panggung demokrasi'.
"Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi memontem yang harus segera direspon untuk menyiapkan 'panggung demokrasi'," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Jumat, 17 Oktober 2025.
Halte Polda Metro dibakar
Menurutnya, keberadaan 'panggung demokrasi' dapat menjadi tempat yang aman untuk ajang menyampaikan aspirasi.
Dalam hal ini, dirinya juga berpendapat bahwa 'panggung demokrasi' bisa menjadi tempat pertemuan langsung antara pengunjuk rasa dan juga pihak yang menjadi objek demo.
Sehingga, aksi penyampaian aspirasi ini bisa langsung tersampaikan, tanpa harus mengganggu aktivitas masyarakat lain yang tidak ikut aksi.
"Masyarakat ini sudah lelah kalau ada demo berujung kericuhan ini. Sehingga ke depan tidak ada aktivitas masyarakat yang terganggu," tutur Edison.
Ia mengatakan, apabila pemerintah bisa segera mewujudkan 'panggung demokrasi', hal tersebut menjadi sebuah bukti nyata dalam menjaga konsistensi demokrasi yang aman dan damai.
“Semua pihak ingin melihat aksi dalam bentuk unras tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas,” katanya lagi.
