Piala Dunia: Sekolah Multikulturalisme yang Belum Selesai
SETIAP empat tahun, dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan ritual yang melampaui olahraga.
Piala Dunia FIFA 2026, yang digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan rekor 48 tim dan 104 pertandingan, bukan hanya kompetisi memperebutkan trofi (FIFA, 2026).
Ia adalah panggung terbesar tempat keberagaman manusia dipentaskan secara serentak.
Di atas lapangan hijau, pemain dari ras, bangsa, agama, dan bahasa yang berbeda bekerja sama menuju satu tujuan, lalu berjabat tangan dengan lawan yang sama beragamnya.
Di titik inilah sepak bola menjelma menjadi praktik multikulturalisme yang hidup, bukan semata teori di ruang kuliah.
Apa sebenarnya multikulturalisme?
Secara konseptual, ia bukan hanya kenyataan bahwa banyak budaya hidup berdampingan. Filsuf seperti Charles Taylor dan Will Kymlicka memaknainya sebagai sikap politik dan moral yang mengakui, menghormati, serta memberi ruang setara bagi keberagaman identitas budaya dalam satu komunitas.
Multikulturalisme adalah politik pengakuan (politics of recognition) bahwa perbedaan bukan ancaman yang harus diseragamkan, melainkan sumber daya bersama yang memperkaya.
Dalam konteks sepak bola, makna itu menjadi sangat konkret: sebelas orang dengan latar belakang berbeda harus melebur menjadi satu tim yang padu, ementara dua tim yang sama-sama beragam harus tunduk pada aturan main yang setara dan semangat fair play.
Pesannya sederhana, tetapi dalam bahwa keberagaman dapat bekerja, asalkan ada aturan adil dan rasa hormat.
Dari Hindia Belanda 1938 ke Diaspora 2026
Sejarah Piala Dunia adalah katalog panjang multikulturalisme. Hindia Belanda (cikal bakal Indonesia) tercatat sebagai wakil Asia pertama pada 1938, dengan skuad yang sudah multietnis: campuran pemain pribumi, Tionghoa, dan Indo-Eropa dalam satu panji nasional.
Enam dekade kemudian, Perancis menjuarai Piala Dunia 1998 dengan tim yang dijuluki “Black-Blanc-Beur” (hitam, putih, dan keturunan Arab), simbol keberhasilan integrasi imigran, ketika sosok seperti Zinedine Zidane yang berdarah Aljazair menjelma menjadi pahlawan nasional.
Sepak bola, dengan demikian, sejak awal menjadi cermin bagaimana sebuah bangsa membayangkan dirinya sendiri.
Fenomena itu kian matang pada abad ke-21. Pada Piala Dunia 2022, Maroko mengejutkan dunia dengan menembus semifinal, negara Afrika sekaligus Arab pertama yang mencapainya, bermodalkan 14 dari 26 pemain yang lahir di luar negeri, tersebar dari Spanyol, Perancis, Belgia, Belanda, hingga Kanada (Kompas, 2022).
Pelatih Walid Regragui, yang lahir di Perancis, justru menjadikan keberagaman latar belakang itu sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.
Tren ini terus melaju, skuad Maroko untuk 2026 bahkan memuat 19 pemain kelahiran luar negeri.
Secara keseluruhan, menurut analisis Migration Observatory, University of Oxford yang dipublikasikan The Conversation (2026), Piala Dunia 2026 diperkirakan menampilkan pemain kelahiran luar negeri terbanyak sepanjang sejarah, hampir seperempat dari 1.248 pemain lahir di negara yang berbeda dari yang mereka bela.
Indonesia tengah menapaki jalur serupa melalui naturalisasi pemain diaspora, terutama dari Belanda, pemanfaatan ikatan darah (jus sanguinis) yang, menariknya, mengubah luka sejarah kolonial menjadi kolaborasi profesional yang saling menguntungkan.
Maka multikulturalisme dalam sepak bola bukan semata daftar nama dengan paspor berbeda, melainkan proses negosiasi identitas yang terus berkembang berupa pertanyaan abadi tentang siapa “kita” dan apa artinya membela bangsa di tengah dunia yang kian cair batas-batasnya.
"Fair Play" dan Luka yang Belum Sembuh
Di sinilah pesan terdalam sepak bola terbaca, yakni kerja sama dan fair play yang melintasi sekat ras dan bangsa.
Contoh paling ikonik tetap pertemuan 1998 di Lyon, ketika para pemain Iran menyodorkan mawar putih kepada pemain Amerika Serikat di tengah permusuhan diplomatik kedua negara, lalu keduanya berfoto bersama melanggar protokol standar.
FIFA mengganjar kedua tim dengan Fair Play Award, bukti bahwa para atlet kerap lebih dewasa daripada para politikus yang gagal berdamai selama puluhan tahun.
Setiap pertandingan, pada hakikatnya, adalah latihan kecil hidup berdampingan dengan menghormati lawan, tunduk pada keputusan wasit, dan menerima kekalahan dengan lapang. Pesan moral ini terus berulang, dari satu turnamen ke turnamen berikutnya.
Namun, panggung yang sama juga memantulkan luka. Multikulturalisme di lapangan tidak otomatis menghapus prasangka di luarnya.
Pada final Piala Eropa (Euro) 2020, tiga pemain kulit hitam Inggris (Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Bukayo Saka) diserang ujaran rasis bertubi-tubi setelah gagal mengeksekusi penalti melawan Italia (Al Jazeera, 2021).
Padahal sepanjang turnamen, skuad muda multietnis itu berlutut sebagai sikap melawan ketidakadilan rasial, gestur yang ironisnya justru dicemooh sebagian pendukungnya sendiri.
Di Eropa daratan, rentetan pelecehan terhadap Vinícius Júnior melahirkan “Vinicius Law” di Brasil yang mengizinkan penghentian pertandingan bila terjadi rasisme. Lapangan, ternyata, adalah cermin masyarakat: indah sekaligus retak.
FIFA merespons dengan kebijakan toleransi nol (zero-tolerance) lewat kampanye “Global Stand Against Racism”, menjadikan rasisme pelanggaran disipliner yang spesifik di seluruh asosiasi anggota.
Visi besar FIFA pun bertumpu pada moto agung “Football Unites the World”, sepak bola menyatukan dunia.
Perluasan menjadi 48 tim membuka peluang bagi lebih banyak dari 211 asosiasi anggota untuk tampil di pentas dunia, sementara program FIFA Forward menyalurkan investasi hingga jutaan dolar untuk pengembangan sepak bola di tiap negara (FIFA, 2023).
Bahkan menjelang 2026, FIFA meluncurkan “FIFA Peace Prize”, penghargaan perdamaian tahunan yang ditahbiskan pada acara undian Desember 2025 (FIFA, 2025).
Sepak bola, dalam imajinasi FIFA, adalah bahasa universal yang mampu menembus tembok yang gagal diruntuhkan diplomasi.
Namun di sinilah letak paradoks abadinya. Visi agung itu kerap berbenturan dengan realitas politik yang keras.
Edisi 2026 menyimpan ironi tajam, yakni untuk pertama kalinya seorang tuan rumah menerima tim dari negara yang sedang berkonflik militer dengannya, tatkala delegasi Iran menghadapi pembatasan visa yang ketat (Al Jazeera, 2026).
Peristiwa semacam ini mengingatkan bahwa keberhasilan multikultural sepak bola sering bersifat momentum, euforia kemenangan yang menyatukan untuk sesaat, dan belum sepenuhnya mencabut akar prasangka yang tertanam dalam di tubuh masyarakat dan negara.
Maka, dari satu Piala Dunia ke Piala Dunia berikutnya, dari Hindia Belanda 1938 hingga Amerika Utara 2026, sepak bola sesungguhnya berperan sebagai sekolah multikulturalisme dunia, yakni ruang tempat bangsa-bangsa belajar bekerja sama, bersaing secara adil, dan menerima perbedaan sebagai keniscayaan.
Hanya saja, sekolah ini belum pernah benar-benar meluluskan murid-muridnya.
Jika sembilan puluh menit di lapangan mampu membuat dua bangsa yang bermusuhan berfoto bersama, dan membuat sebelas anak dari benua yang berbeda berpelukan merayakan satu gol yang sama, mengapa pelajaran tentang kebersamaan itu begitu cepat kita lupakan justru setelah peluit panjang dibunyikan?
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
