Apa Isi Materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono yang Singgung Dharma Pongrekun?

Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Apa Isi Materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono yang Singgung Dharma Pongrekun?

Pihak Dharma Pongrekun telah melayangkan somasi kepada komedian Pandji Pragiwaksono terkait materi stand-up comedy Mens Rea yang tayang di Netflix.

Somasi tersebut disampaikan melalui pernyataan terbuka Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun–Kun Wardana, Ikhsan Tualeka.

Namun, somasi ini tidak dimaksudkan sebagai langkah hukum, melainkan bentuk keberatan moral terhadap materi komedi politik yang dinilai berpotensi merendahkan pemilih tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Lantas, seperti apa isi materi stand-up comedy Mens Rea Pandji Pragiwaksono yang menyinggung Dharma Pongrekun?

Isi materi Pandji tentang Dharma Pongrekun

Dalam pertunjukan stand-up comedy Mens Rea yang tayang di Netflix, Pandji Pragiwaksono menyinggung sosok Dharma Pongrekun, mantan calon gubernur DKI Jakarta 2024.

Itu dimulai ketika Pandji melempar materi mengenai publik yang kerap meminta komika untuk memberi solusi ketika mengangkat isu politik.

“Orang pasti pada bilang, ‘Ah Bang Pandji mah ngomong doang, kasih solusi dong kalau berani’. Lah aneh, solusi kok dari yang berani? Solusi itu dari yang pintar,” kata Pandji dalam pertunjukannya.

Pandji kemudian menyinggung Dharma Pongrekun, yang menurutnya kerap menampilkan keberanian tanpa disertai rasionalitas.

“Indonesia pernah melihat sosok pemberani yang punya sejumlah solusi tapi menurut keyakinan saya, orangnya agak-agak… aakh. Dharma Pongrekun,” ujar Pandji.

Dia juga menyoroti pencalonan Dharma Pongrekun di Pilkada DKI Jakarta 2024 yang maju secara independen tanpa dukungan partai politik.

“Untuk yang lupa, beliau ini adalah Calon Gubernur Jakarta kemarin. Calon independen, enggak ada yang ngajak dia. Pengen aja. Enggak boleh? Cagub indie, Baskaranya politik,” ucapnya.

Dalam materi komedinya, Pandji turut mengulas pandangan Dharma terkait penolakan vaksin Covid-19 dan teori konspirasi yang diyakininya.

“Dia pernah diwawancarai Merry Riana. Merry tanya, ‘Bapak enggak vaksin ya?’ Terus Dharma bilang, ‘enggak usah takut yang kaya gitu-gituan’,” cerita Pandji sambil memperagakan gestur Dharma.

“Ngapain itu? Itu bukan nangkep virus, nangkep bakteri. Covid enggak, mencret iya,” lanjut Pandji.

Pandji juga menyinggung pernyataan Dharma terkait angka “19” dalam Covid-19 yang diartikan sebagai AI.

“Dengan berani dia bilang, Covid 19, 19-nya itu apa? Kode dia bilang, 19 itu kode. 19-nya adalah huruf dalam alfabet,” kata Pandji.

“Satu, huruf pertama Alfabet, A. Sembilan, huruf kesembilan dalam alfabet itu, I. Covid 19 adalah AI, kata dia gaes. AI!” sambungnya.

Namun, Pandji mengaku justru merasa khawatir karena Dharma Pongrekun memperoleh sekitar 10 persen suara dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Dan tahu enggak apa yang lebih mencemaskan, dia dapat 10 persen suara. Ada yang milih,” ujarnya.

3 permintaan somasi terhadap Pandji Pragiwaksono

Mens Rea Pandji Pragiwaksono, Apa Isi Materi Mens Rea Pandji Pragiwaksono yang Singgung Dharma Pongrekun?

Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berpose setelah diwawancarai KOMPAS.com dalam program Gaspol di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta pada, Jumat (13/11/2024).

Akibat sejumlah pernyataan dari materi komedi Pandji yang dinilai kurang etis, pihak Dharma Pongrekun kemudian melayangkan somasi.

Tiga Permintaan untuk Pandji Melalui somasi etik terbuka itu, Ikhsan menyampaikan tiga permintaan utama kepada Pandji Pragiwaksono, yakni:

  1. Refleksi terbuka atas materi humor politik yang disampaikan, khususnya terkait dampaknya terhadap martabat sekitar 10 persen pemilih pasangan Dharma Pongrekun–Kun Wardana.
  2. Pernyataan atau klarifikasi publik yang menegaskan penghormatan terhadap hak dan pilihan politik seluruh warga negara tanpa kecuali.
  3. Komitmen etik ke depan untuk secara tegas membedakan kritik terhadap gagasan atau kebijakan dengan perendahan terhadap pemilih sebagai subjek demokrasi.

Ikhsan memberikan waktu 14 hari bagi Pandji untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan. Namun, ia menekankan tenggat waktu tersebut bukan bentuk ancaman.

“Ini bukan tekanan, melainkan undangan dialog etik yang dewasa dan bermartabat,” ujar Ikhsan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang