Polemik “Mens Rea” Pandji Pragiwaksono, dari Panggung Hiburan ke Laporan Polisi dan Somasi
Pertunjukan stand-up comedy bertajuk "Mens Rea" yang dibawakan Pandji Pragiwaksono memicu beragam reaksi.
Salah satunya, berujung pada proses hukum setelah memicu reaksi publik, keberatan organisasi kepemudaan, hingga somasi etik dari pendukung tokoh politik.
Polemik mengenai acara ini berkembang dari panggung hiburan ke ranah hukum.
Sebagai buntutnya, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan penistaan agama terkait materi dalam pertunjukan komedi "Mens Rea". Laporan tersebut diterima kepolisian pada Kamis (8/1/2026) dini hari.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
"Benar bahwa hari ini ada laporan dari masyarakat atas nama Rarw. Tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea," kata Budi, dikutip dari , Kamis (8/1/2026).
Lantas, bagaimana acara Pandji ini berkembang dari panggung hiburan hingga somasi etik dan laporan hukum?
Berawal dari pertunjukan live tahun 2025
"Mens Rea" merupakan pertunjukan stand-up comedy spesial Pandji Pragiwaksono yang digelar secara langsung di sejumlah kota sepanjang 2025.
Puncak pertunjukan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, pada 30 Agustus 2025.
Dalam pertunjukan tersebut, Pandji membawakan materi yang menyinggung isu politik, demokrasi, penegakan hukum, serta perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik.
Materi disampaikan langsung di hadapan penonton tanpa sensor dan menyebutkan nama-nama tertentu.
Dirilis di Netflix dan picu reaksi publik
Setelah rangkaian pertunjukan live selesai, "Mens Rea" dirilis sebagai tayangan spesial di platform streaming Netflix.
Tayangan ini mulai tersedia pada 27 Desember 2025 dan langsung menarik perhatian publik.
Seiring penayangan digital, potongan materi "Mens Rea" beredar luas di media sosial.
Respons publik pun terbelah, antara yang menilai materi tersebut sebagai kritik politik dan yang menilai isinya berpotensi menyinggung kelompok tertentu.
Keberatan ormas keagamaan
Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) bersama Aliansi Muda Muhammadiyah kemudian melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1/2026).
Mereka menyerahkan barang bukti berupa rekaman dan materi pertunjukan.
Rizki Abdul Rahman Wahid, Presedium Angkatan Muda NU sekaligus pelapor, menyebut materi Mens Rea dinilai merendahkan dan berisiko menimbulkan kegaduhan sosial.
"Menurut kami, beliau merendahkan dan cenderung menimbulkan kegaduhan, khususnya bagi kami sebagai anak muda Nahdliyin dan juga rekan-rekan dari anak muda Muhammadiyah," terang Rizki, dikutip dari KompasTV, Kamis.
Somasi dari pendukung Dharma Pongrekun
Selain laporan polisi, polemik "Mens Rea" juga memicu somasi etik terbuka dari pihak pendukung calon kepala daerah Dharma Pongrekun.
Somasi tersebut menuntut klarifikasi publik dari Pandji dalam batas waktu 14 hari.
Juru bicara pendukung Dharma Pongrekun, Ikhsan Tualeka, menilai materi dalam Mens Rea telah melampaui batas kritik politik.
"Kritik seharusnya berhenti pada pengujian gagasan, visi, atau rekam jejak dalam Pilkada DKI 2024. Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi humor itu bergerak lebih jauh, yakni mengarah pada penghakiman terhadap pilihan politik warga," ujar Ikhsan, dikutip dari KompasTV, Kamis.
Polisi lakukan pendalaman
Budi Hermanto menyatakan penyidik akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi serta mendalami barang bukti yang diserahkan pelapor.
Polisi juga mengimbau masyarakat tetap bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Hingga berita ini diturunkan, Pandji Pragiwaksono belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan maupun somasi etik tersebut.
Polemik "Mens Rea" pun masih bergulir dari panggung hiburan ke proses hukum yang berjalan.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
