Adies Kadir Aktif Lagi Jadi Anggota DPR, Begini Reaksi Golkar

 Ketua Fraksi Golkar DPR RI, M. Sarmuji buka suara soal hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang memutuskan Adies Kadir aktif kembali sebagai anggota DPR.

Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keputusan MKD tersebut.

"Sesuai dengan aturan kami akan menindaklanjuti keputusan MKD," ujar Sarmuji saat dihubungi VIVA, Rabu, 5 November 2025.

Ia menilai pendukung Adies Kadir di daerah pemilihan (Dapil) mendukung penuh keputusan MKD tersebut. Maka itu, Golkar bakal menjalani keputusan MKD sesuai aturan yang ada.

"Konstituen Pak Adies di Dapil pasti ikut senang dengan keputusan ini, karena merekapun sepertinya juga sepemikiran dengan keputusan MKD," pungkasnya.

Diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan untuk mengaktifkan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI. MKD menilai Adies Kadir tidak melanggar etik.

Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun dalam sidang putusan etik terhadap lima anggota DPR RI, Rabu, 5 November 2025. 

"Dengan ini MKD memutuskan dan mengadili, satu, menyatakan teradu satu, Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik," kata Adang di ruang sidang MKD DPR RI. 

"Menyatakan teradu satu, Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan," sambungnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantas meminta Adies Kadir untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Meminta teradu satu, adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga prilaku untuk ke depannya," tutur dia. 

Adapun, lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi sebelumnya dinonaktifkan oleh partai asal mereka karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.

Sementara itu, Partai Nasdem mengambil keputusan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dianggap menyalahi sikap resmi partai. Di sisi lain, PAN menonaktifkan Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama karena dinilai melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan internal partai.