Profil Adies Kadir, Sosok Terpilih Calon Hakim MK Usulan DPR

Komisi III DPR RI telah memilih Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir sebagai calon Hakim Mahakamah Konstitusi (MK).

Penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim MK terpilih itu ditetapkan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Komisi III DPR RI menyetujui saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI," kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Delapan fraksi yang ada di Komisi III juga menyepakati nama Adies Kadir sebagai hakim konstitusi usulan DPR.

"Dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Habiburokhman.

Profil Adies Kadir

Adies Kadir merupakan politikus kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968.

Saat remaja, ia menempuh pendidikan SMAN 3 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),

Kemudian melanjutkan kuliah S1 di Teknik Sipil Universitas Wijaya Kusuma tahun 1987-1993, dan kuliah jurusan hukum di Universitas Merdeka di Surabaya pada 1993-2003.

Lalu, Adies lanjut kuliah S2 hukum di Universitas Merdeka, Malang, 2006-2007, serta S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada 2011-2017.

Karier Profesional

Dilansir dari laman DPR RI, sebelum masuk dunia politik, berikut karier Adies:

• PT. Lamicitra Nusantara,Tbk, sebagai Site Manager 1992-1996
• PT. Surya Inti Permata, Tbk, sebagai Project Manager 1996-1999
• PT. Adi Jayatek, sebagai Direktur Utama 1999-2005
• PT. Lamicitra Nusantara,Tbk, sebagai General Manager 2005-2007
• SMP Law Office, sebagai Managing Partners 2007-2009

Karier Politik

Adies mengawali karier politik sebagai Ketua Fraksi di DPRD Kota Surabaya pada periode 2009-2014.

Setelah itu pada 2014, dia masuk ke Senayan sebagai anggota DPR RI, menduduki Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD.

Pada periode 2019-2024, ia menempati posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Tahun 2024, dia menjadi Wakil Ketua DPR membidangi ekonomi dan keuangan, meliputi Komisi XI, XII, XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pernyataannya Sempat Viral pada Agustus 2025

Agustus 2025 adalah momen demonstrasi di pelbagai kota di Indonesia. Nama Adies Kadir sempat menjadi sorotan publik.

Saat itu, publik sedang menyoroti isu kenaikan gaji anggota DPR. Dalam wawancara dengan wartawan pada 19 Agustus 2025, Adies menyebut anggota DPR memang mendapatkan sejumlah kenaikan tunjangan.

Salah satunya adalah tunjangan beras, dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulannya.

"Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari (Rp) 10 (juta) kalau tidak salah," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, saat itu.

Selain beras, anggota DPR juga mendapatkan kenaikan tunjangan bensin. Di mana sebelumnya sebesar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.

Terdapat pula tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta yang didapatkan oleh anggota DPR setiap bulannya. Tunjangan itu diberikan karena saat ini para legislator tidaklah lagi mendapatkan rumah dinas.

"Saya kira make sense (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas," ujar Adies.

Belakangan, sehari kemudian, dia mengaku salah data dan menyebut bahwa tunjangan beras bukan Rp 12 juta per bulan tapi Rp 200.000 per bulan.

Sekalian, dia juga mengklarifikasi bahwa tunjangan bensin untuk anggota DPR sekitar Rp 3 juta per bulan alias tidak ada perubahan, bukan Rp 7 juta per bulan.

Dalam konfirmasinya dengan Sekretariat Jenderal DPR, Adies juga menyampaikan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan.

Kontroversi kadung menyeruak. Momen saat itu bersamaan dengan sorotan publik terhadap anggota DPR lain yakni Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach.

Akibat pernyataannya itu, Adies Kadir resmi dinonaktifkan dari Fraksi Partai Golkar DPR, pada Minggu (31/8/2025).

Namun pada Rabu (5/11/2025), MKD tidak menjatuhkan sanksi terhadap Adies Kadir karena tidak terbukti melakukan pelanggaran atas pernyataannya itu.

Sebagian tulisan di artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "" dan "Profil Adies Kadir: Disorot Saat Agustus 2025, Kini Menuju Kursi Hakim MK"

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang