Data BNPB: 692 KK Terdampak Banjir Bandang Sitaro Sulut

Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara
Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 692 kepala keluarga terdampak banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, dan saat ini masih berada di lokasi pengungsian.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026 mengatakan bahwa pendataan terhadap warga terdampak dan pengungsi masih terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar.

Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

Selain dampak terhadap warga, bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman dan fasilitas umum di wilayah terdampak.

BNPB mencatat sementara sebanyak 30 unit rumah hilang, 52 unit rumah rusak berat, 29 unit rumah rusak sedang, dan 89 unit rumah rusak ringan akibat banjir bandang.

Tidak hanya rumah warga, kata Abdul, tiga unit fasilitas pendidikan, sejumlah bangunan kantor, serta infrastruktur pendukung lainnya juga dilaporkan mengalami kerusakan.

Beberapa akses jalan di wilayah terdampak masih terputus dan saat ini dalam proses pendataan lanjutan serta penanganan oleh instansi terkait.

BNPB siap memberikan pendampingan melekat kepara BPBD Kabupaten Kepulauan Sitaro dan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta unsur terkait lainnya untuk mempercepat penanganan darurat.

Menurut Abdul, hal ini sejalan setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung 5 hingga 18 Januari 2026, guna mendukung optimalisasi pencarian korban dan penanganan darurat di wilayah Sitaro.

Dia menambahkan bahwa bantuan darurat telah disalurkan kepada para pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi lanjutan serta memastikan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana selama status tanggap darurat masih berlaku.