Gubernur Papua Minta Maaf, Copot 2 Direktur RSUD Imbas Kasus Ibu dan Bayi Meninggal

Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayinya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Fakhiri menyebut peristiwa tersebut sebagai cermin buruknya layanan kesehatan di Papua dan menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran.

“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri saat mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).

Ia mengakui sejumlah fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang banyak mengalami kerusakan.

“Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Karena itu, ia memastikan akan mengganti para direktur rumah sakit yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap dua rumah sakit lain yang turut menolak Irene.

“Saya pastikan akan membenahi semua ini,” tegas mantan Kapolda Papua itu.

Fakhiri menambahkan, ia telah meminta dukungan Menteri Kesehatan untuk memperbaiki mutu layanan rumah sakit. Ia juga berkomitmen menyatukan para direktur RS pemerintah maupun swasta agar mengutamakan keselamatan pasien.

“Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” katanya.

Perjalanan Tragis Irene dari Satu Rumah Sakit ke Rumah Sakit Lain

Data yang dihimpun Kompas.com menunjukkan, Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui rute panjang memohon pertolongan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara, namun tak satu pun memberikan layanan memadai.

Kepala Kampung Hobong yang juga mertua korban, Abraham Kabey, menuturkan Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11). Ia dibawa keluarga menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.

Namun, di RSUD Yowari, Irene tak langsung ditangani karena tidak ada dokter. Pembuatan surat rujukan pun berlangsung sangat lambat.

“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham.

Keluarga lalu membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, tetapi kembali tidak mendapatkan penanganan.

Perjalanan berlanjut ke RS Bhayangkara, di mana keluarga justru diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.

“Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkapnya.

Dua Direktur RSUD Dicopot, Dua RS Lain Dievaluasi

Fakhiri menegaskan akan mengganti direktur dua rumah sakit yang berada di bawah Pemprov Papua dan terbukti menolak Irene, yakni RSUD Yowari dan RSUD Abepura.

Untuk dua rumah sakit lainnya—RS Bhayangkara dan RS Dian Harapan—pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pimpinan masing-masing untuk memastikan evaluasi berjalan.

"Saya pastikan bahwa rumah sakit yang di bawah pemerintah, minggu depan akan saya copot semua direkturnya. Untuk rumah sakit lainnya, kita akan koordinasi untuk evaluasi terhadap direkturnya," ujar Fakhiri saat diwawancarai usai bertemu keluarga Irene di Kampung Hobong, Jumat (21/11/2025) malam.

Permintaan Maaf dan Janji Pembenahan Menyeluruh

Dalam kunjungan ke kediaman keluarga Irene, Fakhiri mendengarkan langsung perjuangan keluarga mencari pelayanan kesehatan untuk persalinan normal, namun justru menghadapi penolakan dari empat rumah sakit.

"Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di provinsi di Papua. Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah," tegasnya.

Ia memastikan akan mengevaluasi seluruh layanan kesehatan dan mengganti peralatan medis yang rusak karena lama diabaikan.

"Hal ini sudah saya minta langsung ke Menteri Kesehatan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di RS yang ada di Provinsi Papua. Saya yakin ada sekat-sekat yang merusak pelayanan di rumah sakit, Saya pastikan akan memperbaiki ini," ujarnya.

Peristiwa ini, kata Fakhiri, menjadi pelajaran pahit bagi pemerintah daerah agar menghadirkan layanan kesehatan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.

Ia berencana memanggil seluruh direktur rumah sakit pemerintah dan swasta guna menyamakan visi dalam menjalankan pelayanan.

"Saya sudah berulang kali sampaikan, layani dulu pasien baru urusan yang lain. Hal ini akan saya sampaikan ulang ke seluruh direktur RS dan kepala dinas kesehatan yang ada," katanya.

"Sebagai gubernur, tentunya saya tidak perlu takut dan tidak perlu malu untuk menyampaikan permohonan maaf. Ini pembelajaran yang sangat berharga kepada kami pemerintah," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.