Gubernur Mathius Fakhiri: Papua Tak Boleh Hanya jadi Objek Pembangunan

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri (tengah)

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menegaskan dirinya telah menunjukkan arah baru kepemimpinan di Bumi Cendrawasih. Salah satunya yaitu melakukan kepemimpinan yang bekerja cepat, menyentuh rakyat, dan berpijak pada kasih sebagai bahasa politik Papua.

Selama sepekan menjabat, Gubernur Fakhiri dan Wagub Rumaropen memulai langkah dengan koordinasi bersama kementerian dan lembaga di Jakarta untuk menyinergikan program nasional dengan prioritas pembangunan Papua.

Fokus pembahasan diarahkan pada SDM Papua, pemberdayaan ekonomi rakyat, penguatan pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar di sembilan kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua.

“Papua tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek yang menentukan masa depannya sendiri,” jelas Gubernur Fakhiri dalam keterangan yang diterima, Minggu, 19 Oktober 2025.

Mathius juga menyerukan agar seluruh masyarakat menjaga semangat kerja sama. Ia menyebut tanah Papua sebagai rumah besar yang harus dijaga bersama-sama.

“Kita semua satu keluarga. Mari kita jaga rumah besar ini dengan kasih dan kerja bersama,” ucapnya.

Mathius juga menegaskan bahwa kepemimpinan politik harus dimaknai sebagai bentuk pelayanan, bukan perebutan kekuasaan.

“Menjadi pemimpin bukan tentang kedudukan, tetapi tentang pengabdian. Golkar Papua harus menjadi rumah besar bagi semua anak negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menilai rangkaian agenda Gubernur selama sepekan terakhir menunjukkan kepemimpinan yang aktif, responsif, dan berorientasi rakyat.

“Pak Gubernur Fakhiri ingin rakyat Papua merasakan pemerintah yang bekerja dengan hati, mendengar sebelum bicara, dan hadir sebelum diminta,” jelas Rifai Darus.

Ia menambahkan bahwa pendekatan Gubernur berbasis pada politik harmoni - membangun sinergi sosial antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh adat-agama.

Langkah awal ini sekaligus menjadi pondasi kepercayaan publik terhadap arah baru pemerintahan Papua yang lebih terbuka dan berkeadilan.

“Papua sedang berjalan dengan langkah kasih. Kami tidak sedang mengejar kemewahan, tapi menjemput keadilan. Pemerintah hadir bukan untuk memerintah, melainkan untuk melayani," tegasnya.