Prabowo Minta Audit 4 RS yang Tolak Ibu Hamil hingga Meninggal di Papua
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan audit menyeluruh terhadap empat rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil hingga akhirnya meninggal dunia.
Empat rumah sakit tersebut yakni RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perintah itu usai rapat terbatas pada Senin (24/11/2025).
"Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit," ujar Tito.
Audit tidak hanya menyasar rumah sakit, tetapi juga pejabat di dinas kesehatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pihak rumah sakit swasta.
"Audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta," katanya.
Aturan dan Tata Kelola Juga Diperiksa
Selain fasilitas layanan, aturan daerah dan regulasi Kemendagri terkait pelayanan kesehatan juga akan diaudit.
Audit rencananya dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang telah mengirim tim khusus ke Papua.
"Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti," ujar Tito.
Menkes Kirim Tim Investigasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tim investigasi telah tiba di Papua untuk mengusut penyebab penolakan pasien hingga berujung kematian.
"Sebagai langkah awal, kami sudah mengirim tim, dan tim tersebut sudah sampai di sana untuk menganalisis masalahnya di mana," ujar Budi.
Budi juga mengirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk membantu memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua.
"Kami mengirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua supaya ke depannya hal-hal seperti ini tidak terjadi," katanya.
Ia menegaskan telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri untuk memastikan perbaikan layanan kesehatan segera dilakukan.
"Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka . Tapi Pak Gubernur itu niatnya baik beliau ingin agar ini diperbaiki," ujar Budi.
DPR Desak Pemerintah Perbaiki Layanan Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa mendesak perbaikan menyeluruh terhadap layanan kesehatan, terutama setelah kasus Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayinya usai ditolak empat rumah sakit di Jayapura.
"Peristiwa ini menjadi cermin retaknya pelayanan kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kami berharap kasus ini diusut tuntas untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian serupa," ujar Neng Eem.
Menurutnya, kasus ini menunjukkan rendahnya kepedulian fasilitas kesehatan terhadap pasien darurat.
"Dalam kondisi darurat, seharusnya korban segera mendapat tindakan medis, bukan mengalami penolakan berulang saat berjuang menyelamatkan nyawanya," katanya.
Ia meminta pemerintah memastikan pemerataan fasilitas, dokter spesialis, dan prosedur penanganan pasien di seluruh Indonesia.
“Ini momentum bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan layanan tanpa ke kesenjangan dan tanpa penolakan. Jangan biarkan kasus seperti ini terulang,” tegasnya.
Kronologi: Ditolak Empat Rumah Sakit
Irene Sokoy meninggal pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang tanpa mendapatkan penanganan memadai.
Ia ditolak berturut-turut oleh RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey, yang juga mertua Irene, menjelaskan bahwa kontraksi mulai dirasakan pada Minggu siang (16/11).
Keluarga kemudian membawa Irene menggunakan speedboat ke RSUD Yowari.
Namun penanganan tidak segera diberikan karena dokter tidak berada di tempat dan proses rujukan sangat lambat.
Dari sana, keluarga berpindah ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, tetapi kembali tanpa hasil.
Perjalanan terakhir menuju RS Bhayangkara juga gagal karena keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta sementara kamar BPJS dinyatakan penuh.
Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul: dan Menkes Kirim Tim ke Papua, Usut Kasus Ibu Hamil Ditolak 4 Rumah Sakit.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih. Berikan apresiasi sekarang
