Kasus Ponpes Al Khoziny, Polda Jatim Tegaskan Proses Hukum Jalan Terus usai Mushala Ambruk

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memastikan akan menindaklanjuti proses hukum terkait insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan banyak korban jiwa.

Bangunan musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9/2025).

Tragedi ini menyebabkan 171 orang menjadi korban, dengan rincian 104 santri selamat dan 67 meninggal dunia, termasuk delapan bagian tubuh yang ditemukan di lokasi kejadian.

Operasi pencarian dan penyelamatan korban secara resmi berakhir pada Selasa (7/10/2025). Meski demikian, proses identifikasi jenazah masih terus dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) RS Bhayangkara Polda Jatim.

Hingga Rabu (8/10/2025), masih terdapat 31 kantong jenazah yang belum teridentifikasi dan kini sedang diperiksa oleh tim DVI.

Polda Jatim Pastikan Proses Hukum Berlanjut

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan bahwa institusinya akan menegakkan hukum sesuai prosedur setelah seluruh proses identifikasi korban rampung.

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa Polda Jawa Timur sejauh ini telah menyampaikan pernyataan resmi dari Bapak Kapolda bahwa proses hukum akan kami lakukan,” ujar Jules Abraham, dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Rabu (8/10/2025).

Menurut dia, langkah penegakan hukum akan dimulai dari tahap penyelidikan hingga ke penyidikan.

“Tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, mulai dari penyelidikan hingga nanti ditingkatkan ke tahap penyidikan,” imbuhnya.

Namun, Jules menekankan bahwa saat ini fokus utama kepolisian adalah menyelesaikan proses identifikasi korban musala Ponpes Al Khoziny.

“Proses identifikasi dari tim DVI masih terus dilakukan. Untuk keluarga korban yang sedang berduka, kami mohon agar kita semua berempati. Biarkan seluruh proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Percayalah, kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan pencarian di lokasi bencana telah dihentikan, tetapi proses identifikasi di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, masih berlanjut.

“Artinya, di lokasi bencana sudah tidak ada lagi kegiatan pencarian. Namun, proses identifikasi jenazah korban belum berakhir. Kami mohon rekan-rekan media dan masyarakat bersabar,” kata Jules.

Identifikasi Korban Ponpes Al Khoziny Terus Berjalan

Sementara itu, Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr M Khusnan Marzuki, menjelaskan bahwa hingga Rabu (8/10/2025) sudah ada 34 jenazah dan dua bagian tubuh (body part) yang berhasil diidentifikasi, dan seluruhnya ditempatkan dalam 36 kantong jenazah.

“Masih ada 31 kantong jenazah yang sedang diteliti oleh Tim DVI di RS Bhayangkara,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses identifikasi, pihaknya telah mengirimkan 14 sampel Ante-Mortem (AM) ke RS Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri di Jakarta untuk uji DNA.

Menurut Khusnan, tim forensik mengombinasikan metode Ante-Mortem (AM) dan Post-Mortem (PM) melalui rekonsiliasi data medis, uji DNA, dan data properti pribadi korban.

“Gak ada kesulitan. Jadi kami kombinasi dua metode, AM dan PM kami lakukan rekonsiliasi. Kami pakai dua-duanya, dari uji laboratorium DNA kami gunakan, medis, dan data properti. Ini kan masih 31 kantong. Selasa kami kirim 14 sampel DNA,” jelasnya.

Khusnan optimistis seluruh proses identifikasi korban ambruknya Ponpes Al Khoziny akan rampung dalam waktu empat hari.

Pemerintah Bentuk Satgas Pembangunan Ponpes

Di sisi lain, pemerintah turut mengambil langkah strategis pascainsiden ambruknya musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren.

Satgas ini akan fokus melakukan audit dan pengawasan bangunan pesantren, terutama yang dinilai rawan ambruk.

“Kami akan membentuk Satuan Tugas Pembangunan Pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU,” ujar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Menurut Cak Imin, audit tersebut akan dilakukan berdasarkan data dari pemerintah daerah dan laporan masyarakat.

“Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat. Bahkan kita buka hotline,” jelas Ketua Umum PKB itu.

Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat melaporkan kondisi bangunan pesantren yang berpotensi rusak melalui layanan hotline Satgas.

“Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” kata Cak Imin.

Selain itu, pemerintah akan mewajibkan seluruh pondok pesantren memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk memastikan keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setelah Identifikasi Korban Ambruknya Ponpes Al Khoziny Selesai, Polisi Akan Jalankan Proses Hukum

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.