Klarifikasi Bupati Pati Usai Viral Video Tantang 50.000 Pendemo

Sebuah video pernyataan Bupati Pati, Sudewo, menjadi viral dan memicu reaksi keras dari masyarakat.

Dalam video tersebut, Sudewo terdengar menyatakan bahwa dirinya tidak gentar jika harus berhadapan dengan 50.000 orang yang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang juga saya hadapi. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial sejak Selasa (5/8/2025).

Bupati Pati Klarifikasi: Bukan Menantang, tapi Mengingatkan

Menanggapi viralnya video tersebut, Bupati Sudewo memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menantang rakyat, melainkan ingin memastikan bahwa unjuk rasa berjalan damai dan benar-benar murni berasal dari aspirasi masyarakat.

“Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang,” ujar Sudewo dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

Ia menekankan bahwa pernyataannya tersebut semata-mata bertujuan menjaga ketertiban dalam aksi yang akan digelar warga.

Demo Tolak PBB-P2 250 Persen Masih akan Digelar

Ribuan warga Kabupaten Pati tetap dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Aksi ini digalang sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang dinilai memberatkan masyarakat.

Kelompok warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu bahkan telah mendirikan posko logistik di depan Kantor Bupati sejak awal Agustus.

Mereka mengumpulkan sumbangan makanan dan air minum untuk mendukung kelancaran aksi tersebut.

Posko Donasi Ditertibkan, Ketegangan Meningkat

Ketegangan meningkat saat petugas Satpol PP Pati datang dan mengangkut paksa sejumlah barang donasi dari posko tersebut.

Tindakan itu memicu amarah massa, yang langsung mengejar truk pengangkut logistik hingga ke kantor Satpol PP.

Bupati Sudewo kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas insiden itu.

“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud merampas barang-barang itu. Kami hanya memindahkan supaya tidak mengganggu Kirab Boyongan Hari Jadi Kabupaten Pati dan acara 17 Agustus,” kata dia.

Teguh Istiyanto, koordinator penggalangan donasi untuk aksi unjuk rasa 13 Agustus, berjaga di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Sabtu (2/8/2025). Mereka bakal menggelar aksi demo menolak kenaikan PBB 250 persen.

Sudewo Jelaskan Alasan Kenaikan Pajak

Terkait kebijakan kenaikan PBB-P2, Sudewo menyatakan bahwa angka 250 persen merupakan batas maksimal yang tidak berlaku merata.

Banyak objek pajak, kata dia, justru mengalami kenaikan di bawah 100 persen, bahkan sebagian di bawah 50 persen.

Ia juga menjelaskan bahwa selama 14 tahun terakhir, tidak ada kenaikan PBB di Pati. Kenaikan besar kali ini dianggap sebagai penyesuaian setelah belasan tahun stagnan.

Pendapatan Daerah Pati Masih Rendah

Sudewo menyebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati hanya mencapai 14,5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan rasio PAD di bawah 25 persen, pembangunan daerah dinilai sulit untuk dipercepat.

Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai salah satu solusi untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan.

Bupati Buka Peluang Evaluasi Kebijakan

Meski sempat menyampaikan sikap tegas, Bupati Sudewo akhirnya membuka peluang untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang,” ucapnya.

DPRD Pati Tidak Diajak Konsultasi

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, mengaku tidak diajak berdiskusi mengenai kebijakan tersebut.

Menurutnya, komunikasi seharusnya dilakukan lebih awal dengan berbagai elemen masyarakat.

“DPRD tahunya belakangan. Seyogianya komunikasilah dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Bambang.

Pajak Bukan Satu-satunya Solusi PAD

Bambang menilai bahwa meskipun peningkatan pajak bertujuan menambah PAD, ada sumber lain yang bisa digali seperti investasi dan sektor ekonomi produktif. Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya bertumpu pada sektor pajak.

“Kita harus menggali potensi-potensi lain. Jangan hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.

Warga Bertekad Tetap Demo

Sementara itu, warga tetap bersiap menggelar aksi unjuk rasa.

Ahmad Husein, koordinator aksi, menilai bahwa kenaikan pajak 250 persen tidak rasional dan menyulitkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Enggak apa-apa kalau pemerintah mau naikkan pajak. Tapi kalau sampai 250 persen, itu tidak masuk akal,” ujar Husein.

Relawan Tegaskan Aksi Murni Gerakan Rakyat

Teguh Istiyanto, relawan penggalangan logistik aksi, menyatakan bahwa gerakan ini murni dari rakyat dan tidak ditunggangi kepentingan politik maupun sponsor.

“Kami tidak menerima uang. Ini gerakan rakyat, bukan bayaran, bukan pesanan,” tegasnya.

Dukungan terhadap aksi tolak kenaikan PBB terus berdatangan. Warga seperti Candra Adi Wibowo dari Margorejo menyatakan siap ikut turun ke jalan.

“Saya mendukung aksi ini. Saya warga Pati dan tidak ingin ditindas. Insya Allah saya ikut demo 13 Agustus nanti,” ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di KOMPAS.id dengan judul "Bupati Pati Minta Maaf, Janji Bakal Tinjau Ulang Kenaikan PBB 250 Persen".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!