Klarifikasi Unpad Soal Dugaan Guru Besar Keperawatan Chat Mesum ke Mahasiswa Asing

 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan seorang guru besar di Fakultas Keperawatan berinisial IY. 

Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan bernuansa tidak senonoh yang diduga dilakukan terhadap seorang mahasiswi program pertukaran pelajar asing, dan dengan cepat menjadi viral di media sosial.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menanggapi situasi tersebut, pihak kampus melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Unpad bersama Fakultas Keperawatan menyatakan telah mengambil langkah awal dengan menjalin koordinasi bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unpad. Koordinasi ini juga melibatkan unsur dekanat fakultas terkait hingga pimpinan universitas.

"Kami telah mengetahui adanya laporan yang beredar di media sosial X (Twitter) terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan (dosen berinisial) IY. Saat ini, BEM Kema Unpad dan BEM Kema FKep Unpad telah dan akan terus berkoordinasi dengan Satgas PPKS Unpad, Dekanat Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran, dan Rektorat Universitas Padjajaran," tulis pernyataan BEM Kema Unpad di Instagram, dikutip Kamis 16 April 2026.

Dalam pernyataan tersebut, pihak BEM juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelecehan seksual verbal yang dialami korban. Mereka menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi, terlebih dalam lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswa.

"Kami menegaskan bahwa tidak ada bentuk kekerasan seksual yang dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, dan tindakan tersebut tidak memiliki tempat dalam lingkungan kampus," ujarnya.

Lebih lanjut, organisasi mahasiswa itu menegaskan keberpihakannya kepada korban serta komitmen untuk mendukung seluruh proses perlindungan dan pemulihan yang diperlukan.

"BEM Kema Unpad dan BEM Kema FKep Unpad menyatakan keberpihakan pada korban, serta mendukung penuh seluruh upaya perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban," tegas BEM.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya penanganan serius terhadap segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kampus. Perwakilan BEM menilai bahwa pembiaran terhadap kasus semacam ini hanya akan memperburuk situasi dan mengancam rasa aman mahasiswa.

"Kami menolak setiap bentuk pembiaran dan pelanggengan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Tidak ada toleransi bagi institusi, organisasi, atau individu yang memilih diam, melindungi pelaku, atau menempatkan nama baik di atas keselamatan korban," jelas pernyataan itu.

Sebagai langkah preventif, pihak kampus disebut telah menyediakan kanal pelaporan resmi bagi mahasiswa maupun civitas akademika yang mengalami atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual. 

Selain itu, seluruh pihak juga diimbau untuk tidak menyebarluaskan identitas korban maupun informasi yang belum terverifikasi guna menghindari dampak lanjutan yang merugikan.

"Kami mengimbau kepada seluruh sivitas akademika Unpad untuk, mengedepankan empati, menjaga keselamatan bersama, serta menciptakan ruang aman di lingkungan kampus," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tidak menyebarkan identitas korban maupun informasi yang belum terverifikasi, menghindari segala bentuk victim blaming dan narasi yang merugikan korban. Menggunakan kanal pelaporan resmi yang telah disediakan oleh pihak kampus apabila mengalami atau mengetahui adanya dugaan tindakan kekerasan seksual. Kami juga menekankan pentingnya bagi pihak Dekanat Fakultas Keperawatan untuk segera mengambil langkah-langkah preventif guna menciptakan ruang aman yang inklusif, termasuk pemberlakuan pembatasan interaksi akademik dan non-akademik terhadap pihak yang dilaporkan selama proses penanganan berlangsung," pungkasnya.

Hingga saat ini, proses penanganan kasus masih berjalan. Pihak universitas memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap korban.