KPK Bongkar Jatah Berjenjang Kuota Haji: Dari Pejabat hingga Staf Kemenag dapat Bagian

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pejabat Kementerian Agama (Kemenag) di berbagai tingkatan diduga mendapatkan bagian atau jatah dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.

"Kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025) dikutip dari Antara.

Menurut Asep, aliran uang tersebut tidak hanya berhenti pada pejabat tertentu, tetapi mengalir secara berjenjang melalui orang kepercayaan, kerabat, hingga staf ahli pejabat Kemenag.

Hal ini memperkuat dugaan adanya sistem distribusi keuntungan yang terstruktur dalam kasus tersebut.

Aset apa saja yang sudah disita KPK?

Dalam rangka mengusut kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi kuota haji.

Asep menjelaskan bahwa KPK kini sedang mengumpulkan aset berupa rumah, kendaraan, hingga barang berharga lain.

Salah satunya adalah penyitaan dua rumah milik aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dengan nilai sekitar Rp6,5 miliar. Penyitaan ini dilakukan untuk menelusuri lebih jauh jejak aliran dana korupsi kuota haji.

Seberapa besar biaya komitmen dalam kasus ini?

KPK juga menemukan adanya biaya komitmen atau biaya pengikat kontrak yang harus dibayarkan dalam kasus ini. Besarannya bervariasi, bahkan ada yang mencapai 10.000 dolar Amerika Serikat per kuota.

"Jadi, kisaran-kisaran itu bisa juga nanti lebih besar. Misalkan, bisa ke angka 10.000 dolar AS," kata Asep.

Menurutnya, perbedaan harga ini terjadi karena tiap agensi perjalanan haji menetapkan tarif berbeda kepada calon jamaah.

Penawaran harga lebih tinggi biasanya ditawarkan kepada calon jamaah yang ingin segera berangkat tanpa antrean panjang, berbeda dengan kuota reguler yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Mengapa pembagian kuota tambahan jadi sorotan?

Kasus ini tidak bisa dilepaskan dari polemik pembagian kuota tambahan haji tahun 2023–2024.

Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota, yang kemudian dibagi oleh Kemenag menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Namun, DPR melalui Pansus Angket Haji menilai pembagian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Aturan tersebut menyebutkan bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8 persen, sementara 92 persen sisanya untuk haji reguler.

Dengan pembagian 50:50, Kemenag dinilai melanggar regulasi dan merugikan jamaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun.

Berapa kerugian negara dalam kasus ini?

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang sebelumnya telah dimintai keterangan.

KPK juga menyatakan masih terus mendalami keterlibatan pejabat di berbagai tingkatan Kemenag serta pihak luar yang terkait, termasuk asosiasi penyelenggara perjalanan haji. Proses penyidikan diperkirakan akan terus berkembang seiring ditemukannya bukti baru.

KPK menegaskan akan melanjutkan penyidikan dengan fokus pada pengumpulan aset hasil tindak pidana, penelusuran aliran dana, serta keterlibatan pejabat yang menerima jatah dari kasus ini.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini menjadi salah satu perhatian publik terbesar karena menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia yang sudah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.