KPK Bongkar Modus Rekening Nomine di Kasus Bupati Muara Enim, Nama OB hingga Pegawai Dipakai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penggunaan rekening nomine atau rekening yang dibuka menggunakan nama pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Modus tersebut diduga digunakan untuk menampung aliran dana sebelum akhirnya didistribusikan dan rekening ditutup.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan praktik penggunaan rekening nomine ditemukan dalam proses penyidikan perkara yang saat ini tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
“Betul. Jadi, memang para oknum ini menggunakan beberapa rekening nomine,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Nama OB hingga Pegawai Pemkab Dipakai
Menurut KPK, rekening-rekening tersebut tidak hanya menggunakan identitas pihak tertentu, tetapi juga melibatkan sejumlah orang yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Budi mengungkapkan bahwa rekening penampungan tersebut ada yang menggunakan nama pramukantor atau office boy (OB), serta beberapa pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, dan ada juga yang menggunakan rekening-rekening lainnya,” ujarnya.
Penggunaan rekening atas nama pihak lain ini diduga menjadi salah satu cara untuk menyamarkan aliran dana yang berkaitan dengan perkara yang sedang diusut KPK.
Rekening Dibuka, Dipakai Menampung Uang, Lalu Ditutup
Lebih lanjut, KPK mengungkap modus yang digunakan dalam praktik rekening nomine tersebut. Berdasarkan temuan penyidik, rekening-rekening itu dibuka khusus untuk menampung sejumlah dana dalam periode tertentu.
Setelah dana yang masuk didistribusikan atau saldo rekening habis digunakan, rekening tersebut kemudian ditutup. Selanjutnya, pelaku diduga kembali membuka rekening baru dengan pola yang sama.
“Artinya, membuka rekening untuk penampungan, dan ketika rekening itu sudah habis atau didistribusikan, kemudian buka lagi dengan rekening baru,” kata Budi.
Pola tersebut diduga dilakukan berulang kali untuk menghindari deteksi dan menyulitkan pelacakan aliran dana oleh aparat penegak hukum.
OTT di Sumsel dan Jakarta
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumatera Selatan dan Jakarta. Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK mengumumkan telah mengamankan 10 orang dalam operasi tersebut.
Mereka terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang dari pihak swasta.
Dari sepuluh orang yang diamankan, salah satu di antaranya adalah Bupati Muara Enim, Edison. Ia ditangkap di wilayah Sumatera Selatan sebelum kemudian dibawa ke Jakarta oleh tim KPK pada Selasa, 9 Juni 2026.
Operasi tersebut menjadi OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Edison Jadi Tersangka
Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Hingga kini, KPK masih terus mendalami konstruksi perkara, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan praktik suap tersebut. Penggunaan rekening nomine yang melibatkan berbagai identitas menjadi salah satu fokus penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh mekanisme transaksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara itu.
