Respons Kebijakan Dedi Mulyadi, Kemenpar: Study Tour Terkesan Jalan-jalan

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) buka suara terkait larangan study tour atau eduwisata oleh sejumlah kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Hal yang disoroti oleh Kemenpar terkait study tour adalah belum adanya standar kegiatan sehingga banyak terjadi masalah dalam pengelolaan kegiatan oleh sekolah.

“Ini (standar kegiatan study tour) memang belum ada,” ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa, Rabu (26/3/2025).

Menurut Kemenpar, lantaran belum adanya standar study tour, kegiatan tersebut justru lebih terkesan hanya jalan-jalan.

Padahal, tujuan eduwisata adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang unik dan mendalam bagi pesertanya study tour.

Di Singapura kata Rizki, study tour bisa dilaksanakan jika operatornya bisa memenuhi standar-standar eduwisata, mulai dari keselamatan hingga tambahan pengetahuan bagi peserta.

“Di kita tidak ada (standar), lebih (terkesan) kepada jalan-jalan,” kata dia

Ke depan, Kemenpar mengatakan akan berkoordinasi dengan asosiasi travel dan stakeholder lainnya, untuk membuat standar study tour sehingga tujuan utama kegiatan bisa tercapai.

Sertifikasi Bus Pariwisata untuk Study Tour

Selain itu, Kemenpar juga menyoroti banyak sekolah yang menggunakan jasa travel atau bus pariwisata yang murah namun yang kurang aman bagi peserta.

Padahal penggunaan bus pariwisata yang memenuhi standar sangat penting bagi keselamatan para peserta study tour.

Rencananya Kemenpar akan membuat semacam sertifikasi bus wisata yang boleh digunakan untuk kegiatan study tour.

Hal ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Kemenpar juga berjanji akan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk terkait pedoman-pedoman untuk kegiatan study tour.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menelpon usai mengikuti upacara pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Alasan Study Tour Dilarang di Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap bersikukuh melarang study tour di wilayahnya, meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti telah mengizinkan sekolah boleh menggelar kegiatan tersebut dengan syarat ketat.

Menurut Dedi, study tour yang selama ini dilakukan di sekolah-sekolah lebih cenderung menjadi wisata ketimbang perjalanan pendidikan.

Ia menilai bahwa kegiatan ini sudah menyimpang dari tujuan awalnya dan lebih banyak dimanfaatkan oleh bisnis pariwisata serta agen perjalanan.

Alasan lain yang membuat Dedi Mulyadi tetap pada pendiriannya adalah dampak finansial yang ditanggung orang tua. Ia menyoroti fenomena di mana banyak orangtua harus berutang atau menjual barang demi membiayai anak mereka mengikuti study tour.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat," ujar Dedi.

Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak menambah beban ekonomi bagi keluarga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

Selain aspek ekonomi, Dedi juga menyoroti dampak sosial dari study tour yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.

Ia menyebut bahwa ada siswa yang menjadi minder atau merasa terasingkan karena tidak mampu ikut serta dalam kegiatan tersebut.