Lansia Ciamis Dibonceng Tiga karena Ambulans Desa Mahal, Ini Respons Dedi Mulyadi

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons pengaduan warga terkait fasilitas Mobil Desa di Kabupaten Ciamis yang ditarif hingga ratusan ribu rupiah.

Aduan tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah seorang warga mengeluhkan mahalnya biaya penggunaan kendaraan desa untuk membawa pasien ke rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam video yang beredar, warga mengaku tidak mampu membayar biaya Mobil Desa sebesar Rp 350.000 hingga Rp 400.000 saat hendak mengantarkan dua lansia sakit ke rumah sakit. Akibatnya, ia terpaksa membawa keduanya menggunakan sepeda motor.

“Pak Dedi, tinggali Pak Dedi, anu bade ka rumah sakit belaan dirempet tiluan, teu sanggem mayar Mobil Desa na awis teuing,” ujar warga dalam video tersebut.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap desanya.

“Coba diaudit ka dieu Pak Dedi, diaudit Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis,” katanya.

Apa respons Dedi Mulyadi?

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/2/2026).

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan desa yang belum optimal.

“Ini ada satu postingan saya mohon maaf, masih ada desa yang belum menggunakan ambulans desanya dengan optimal untuk kepentingan warga,” ujarnya.

Ia mengakui permasalahan serupa tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan juga ditemukan di sejumlah desa lain di Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, ada dua faktor utama yang kerap menyebabkan layanan ambulans desa menjadi berbayar.

• Honor sopir ambulans yang tidak memadai
• Ketersediaan bahan bakar kendaraan yang terbatas.

Kondisi tersebut membuat pengelola desa kerap menarik biaya dari warga agar operasional kendaraan tetap berjalan.

Apa solusi yang ditawarkan Dedi Mulyadi?

Dedi Mulyadi menawarkan pemanfaatan program Rereongan Sapoe Sarebu atau dikenal juga sebagai Gerakan Poe Ibu.

Program ini mengajak masyarakat menyisihkan Rp 1.000 setiap hari untuk membantu kebutuhan darurat warga.

“Menurut saya hal ini bisa terantisipasi dengan Rereongan Sapoe Sarebu, sehingga warga bisa mengumpulkan sehari Rp 1.000 dan uangnya bisa digunakan untuk saling membantu satu sama lain ketika ada warganya yang mengalami masalah. Termasuk di dalamnya untuk BBM ambulans dan transportasi honor sopir,” paparnya.

Ia juga berjanji akan menghubungi kepala desa setempat guna mengetahui akar masalah secara langsung.

“Mohon maaf masih ada ketidaknyamanan dalam pelayanan kesehatan di desa, hatur nuhun,” tutupnya.

Apa itu program Rereongan Sapoe Sarebu?

Program Rereongan Sapoe Sarebu diluncurkan pada Oktober 2025 sebagai gerakan gotong royong sosial di Jawa Barat. Istilah rereongan dalam bahasa Sunda berarti iuran bersama.

Program ini bertujuan menghidupkan kembali solidaritas masyarakat untuk membantu warga yang mengalami kondisi darurat seperti kebutuhan kesehatan, transportasi, dan bantuan sosial lainnya.

Konsep utamanya sederhana, yaitu menyisihkan Rp 1.000 per hari dari masyarakat, ASN, hingga pelajar. Dana tersebut kemudian dikelola untuk membantu warga yang membutuhkan, termasuk operasional ambulans desa.

Program ini juga telah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA sebagai pedoman pelaksanaan di tingkat daerah.

Dengan adanya program tersebut, pemerintah berharap pelayanan kesehatan tingkat desa dapat berjalan lebih manusiawi tanpa membebani warga yang sedang mengalami kesulitan.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Respons Dedi Mulyadi Soal Warga Ciamis Ngadu Mobil Desa Ditarif Rp350 Ribu, Beri Solusi Rereongan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang