Kereta Cepat hingga Surabaya Bukan Kebutuhan Mendesak, Pulau Jawa Perlu Infrastruktur Lain

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, proyek kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak. 

Menurutnya, kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Pulau Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan.

Pulau Jawa juga membutuhkan reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), dan kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa.

“Pembangunan kereta cepat hingga Surabaya menjadi wacana penting yang terus dikaji oleh pemerintah,” ujar Djoko dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (8/11/2025).

“Proyek ini dinilai memiliki potensi besar untuk membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan konektivitas, meskipun juga diiringi dengan berbagai tantangan,” tambahnya.

Baru 9 Kota di Pulau Jawa yang Punya Transum Modern

Djoko mengatakan, saat ini terdapat 30 kota di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.

Namun, baru sembilan kota atau 30 persen wilayah yang mempunyai transportasi umum (transum) modern dengan skema pembelian wilayah.

Sementara itu, dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru empat kabupaten atau sekitar 4,7 persen yang dilengkapi dengan transum modern, yakni Banyumas, Bekasi, Tuban, dan Bangkalan.

“Transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun. Transportasi perintis perdesaan diadakan di Pulau Jawa,” ujar Djoko.

Lebih lanjut, Djoko juga mengungkap fakta lain bahwa angkutan pedesaan yang beroperasi ternyata kurang dari lima persen dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari sepuluh tahun. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah angkutan pedesaan, salah satunya masyarakat bisa memperoleh sepeda motor secara mudah dan murah.

Kondisi tersebut membuat masyarakat desa saat ini lebih banyak yang memiliki sepeda motor atau mobil serta tidak lagi bergantung pada angkutan umum.

Angkutan desa juga makin ditinggalkan karena persaingan dengan moda transportasi daring (online) dan pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan Djoko, banyak angkutan pedesaan yang tidak beroperasi dan tidak kembali mengurus perizinan setelah pandemi.

Faktor lain yang membuat eksistensi angkutan pedesaan makin tenggelam adalah faktor ekonomi akibat biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.

Kondisi tersebut membuat para pemilik kendaraan dan sopir memilih untuk tidak lagi melanjutkan usahanya.

Meski angkutan desa tengah menghadapi tantangan, Djoko menilai bahwa konektivitas transportasi antar-kota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai.

Hal ini berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda atau double track.

Namun, masih ada tantangan yang belum teratasi, yaitu integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. 

Oleh sebab itu itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

“Kereta Cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” tandas Djoko.

Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. 

Atas dasar itulah, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa. 

Percepatan pembangunan sebaiknya dialihkan dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. 

“Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi,” pungkasnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.