Tokoh NU dan Akademi Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Penolakan terhadap wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional kian meluas. Sejarawan sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai langkah itu bukan sekadar soal penghargaan jasa, tetapi pertarungan memori antara mereka yang berusaha mengingat dan yang berupaya melupakan represi Orde Baru. 

“Wacana mempahlawankan Soeharto bukan sekadar soal jasa atau tidak, tapi pertempuran memori di ruang publik. Antara mereka yang sengaja menghapus ingatan, dan mereka yang masih mengingat represi Orde Baru,” ujar Bonnie dalam diskusi bertajuk NU, PNI, dan Kekerasan Orde Baru di Outlier Cafe, Ciputat, Jumat 7 November 2025.

Diskusi tersebut digelar oleh Islami.co dan menghadirkan Savic Ali, Hairus Salim, dan Lily Faidatin sebagai pembicara. 

Bonnie menuturkan kekuasaan Orde Baru dibangun atas fondasi represi dan manipulasi sejarah. Ia menilai, Soeharto memanfaatkan narasi sejarah sebagai alat legitimasi politik. 

“Selama tiga dekade kekuasaan, Soeharto memakai sejarah untuk melanggengkan kekuasaan. Ia tak muncul dari pemilihan demokratis, sehingga narasi penyelamatan bangsa dari komunisme dijadikan dasar legitimasi,” ujarnya. 

Menurut Bonnie, Orde Baru juga menanamkan ketakutan dalam masyarakat hingga ke ruang privat. 

“Tuduhan PKI waktu itu sangat kuat. Sekali dituduh, hidup seseorang bisa hancur. Banyak tokoh NU, seperti Abuya Dimyati, jadi korban karena mengkritik penguasa,” kata pendiri Majalah Historia itu. 

Ia menegaskan, jabatan presiden tidak seharusnya dianggap sakral. “Presiden itu jabatan publik, bukan sosok yang harus dikultuskan. Ia digaji rakyat untuk mengurus negara,” tambahnya. 

Di kesempatan yang sama, Ketua DPP PBNU dan pendiri Islami.co, Savic Ali, menegaskan banyak kalangan NU yang menolak pemberian gelar tersebut. Meski belum ada sikap resmi PBNU, penolakan moral muncul dari berbagai pesantren dan aktivis muda NU. 

“Sampai hari ini PBNU belum mengeluarkan sikap resmi, tapi banyak kiai dan warga NU yang menolak keras Soeharto dijadikan pahlawan,” ujarnya. 

Menurut Savic, penolakan itu berakar dari pengalaman sejarah. “NU pernah menjadi korban politik fusi dan represi. Banyak kiai ditahan, ruang dakwah dibatasi, dan pesantren diawasi militer. Jadi agak aneh jika kini kita diminta memuja Soeharto,” ujarnya. 

Savic menilai, ukuran kepahlawanan tidak terletak pada lamanya berkuasa, tetapi pada keberpihakan terhadap kemanusiaan. “Kalau ukurannya adalah keberpihakan pada rakyat, Soeharto tidak layak disebut pahlawan,” tegasnya. 

Budayawan Hairus Salim juga menolak wacana tersebut. Ia menilai, sejak awal kekuasaan Soeharto telah diwarnai represi dan pembungkaman demokrasi. 

“Pemilu 1971 menjadi simbol kekerasan politik. Desa-desa dijaga tentara, wartawan ditangkap, media dibungkam. Itu bukan demokrasi,” ungkapnya. 

Hairus mengingatkan agar penghargaan negara tidak menghapus jejak kekerasan masa lalu. “Memberi gelar pahlawan pada Soeharto berarti menutup mata terhadap penderitaan korban. Ini bukan penolakan terhadap sejarah, tapi penolakan terhadap glorifikasi represi,” ujarnya. 

Aktivis muda NU, Lily Faidatin, menyuarakan penolakan dari perspektif generasi Gen Z. Ia menilai generasi muda punya tanggung jawab menjaga memori sejarah agar tragedi masa lalu tak dihapus.

“Sebagai Gen Z dan santri, saya menolak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Terlalu banyak luka yang belum disembuhkan dari masa Orde Baru,” ujarnya. 

Menurut Lily, menyanjung Soeharto berarti mengabaikan penderitaan korban. “Islam mengajarkan kita untuk adil, bukan membenarkan kesalahan masa lalu. Kalau seseorang lebih banyak melukai daripada menyejahterakan, bagaimana mungkin disebut pahlawan?” katanya.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kembali mencuat setelah nama mantan presiden itu masuk dalam daftar nominasi tahun 2025. Isu ini menuai kritik luas dari aktivis, akademisi, hingga tokoh agama.